#eksporbenur#lobster#beritalampung

Arinal Tak Pernah Izinkan Benur Lampung Diekspor

( kata)
Arinal Tak Pernah Izinkan Benur Lampung Diekspor
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi angkat bicara mengenai persoalan ekspor benur atau benih lobster yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Apalagi pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo terkait dugaan kasus ekspor benur, Rabu, 25 November 2020.

"Sampai saat ini saya tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang tekait perizinan ekspor benur. Kalaupun itu dilakukan, maka hal itu merupakan ilegal," kata Arinal di Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 27 November 2020.

Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung secara tegas melarang ekspor benur lobster. Dia mengatakan saat ini pihaknya hanya menjual sebagai produksi konsumsi hasil budidaya perairan dan perikanan. Namun untuk benur, secara tegas tidak boleh diekspor tetapi harus dibudidayakan.

"Provinsi Lampung merupakan sumber benur yang didapat dari wilayah perairatan barat. Saya sudah menyampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan enam bulan yang lalu bahwa kita tidak mengizinkan untuk ekspor benur. Kita hanya memberikan kesempatan kepada swasta atau petani atau nelayan yang bisa menangkap langsung benur dan dibesarkan seperti di wilayah Tanjung Putus untuk produksi konsumsi dan budidaya," katanya.

Baca juga: 11 Perusahaan Pengekspor Benur di Pesisir Barat Berstatus Suspend

Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) tertanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini.

Adanya surat tersebut dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kemudian juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia membuka keran ekspor benih lobster. Legalisasi ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020 lalu. 

KKP juga telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan benih benih lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang berlaku mulai 15 Mei 2020. Provinsi Lampung masuk didalam wilayah WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda.

Secara keseluruhan di Pesisir Barat Sumatera sepanjang Provinsi Lampung sampai Provinsi Aceh ditarget 18.537.500 ekor benih bening lobster oleh Kementerian. Sementara untuk potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung yang besar diantaranya Lampung memiliki luas perairan laut (12 mil) 24.820 km2, luas wilayah pesisir 440.010 ha, panjang garis pantai 1.182 km dengan pulau-pulau kecil sebanyak 132 pulau.


FOTO: Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar