#DBH#keuangan#BankLampung

Arinal Siap Bereskan DBH Hingga Bank Lampung

( kata)
Arinal Siap Bereskan DBH Hingga Bank Lampung
Foto: Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat, 24 Januari 2020. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendapatkan temuan tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota.

Pada akhir tahun 2018 anggaran sebesar Rp704.146.647.447,74 telah dibayarkan oleh Pemprov Lampung dalam kurun waktu 5 bulan terakhir secara bertahap. Sehingga hanya tersisa hutang DBH triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp216.980.676.458,92 yang akan dilunasi pada triwulan I tahun 2020.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dan sudah ada solusinya menyangkut dana bagi hasil yang dievaluasi oleh BPK. Ia menargetkan besaran dana Rp200 miliar di bulan Februari atau Maret akan dibayarkan. Kemudian untuk Bank Lampung, Arinal menegaskan bahwa Bank Lampung sehat dan tidak ada masalah.

"Bank Lampung segera diisi strukturnya. Oleh karena itu saya sudah menginisiasi ada Rapat Umum Pemegang Saham. Sesegera mungkin para wakil direktur itu diisi. Kalau itu diisi maka clear tak ada masalah," kata Arinal usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat, 24 Januari 2020.

Kemudian ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengajak pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pemegang saham serta peran swasta dan masyarakat bisa saling bersinergi. Sehingga tidak timbul polemik dengan wacana menjadi BPR dan sebagaimacamnya.

"Satu-satunya cara bahwa nanti ada unsur pemerintah yang harus masuk didalam unsur komisaris. Agar bisa mengevaluasi apa yang terjadi dan apa yang akan dikerjakan," katanya.

Arinal Djunaidi mengatakan untuk target syarat modal minimal Rp1 triliun, pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat dengan pemegang saham. Namun bila untuk mencapai Rp. 3 triliun, dirinya harus melakukan diskusi bersama-sama membentuk sindikasi dengan Bank daerah lainnya.

"Lebih baik bersinergi tapi aspek bisnis Bank Lampung bisa difungsikan," katanya.

Pada tahun 2021, Bank Lampung wajib mempunyai modal inti Rp. 2 triliun dan tahun 2022 Rp. 3 triliun. Saat ini komposisi kepemilikan saham  yaitu Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 33,59%, Bandar Lampung (6,54%), Lampung Selatan (10,90%), Lampung Tengah (6,72%), Lampung Utara (6,14%), Lampung Barat (4,45%), Tanggamus (3,66%), Tulang Bawang (3,77%), Metro (6,14%), Lampung Timur (1,91%), Way Kanan (3,27%), Pesawaran (1,81%), Mesuji (1,96%), Pringsewu (2,62%), Tulang Bawang Barat (2,18%), Pesisir Barat (2,18%) dan Koperasi Karyawan PT Bank Lampung (2,18%).

"Hasil rekomendasi dari panitia khusus dan keputusan rapat paripurna harus dijalankan oleh Gubernur Lampung, Bank Lampung, dan semua pihak," kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar