#hukum#pemprov

Arinal Dorong Transparansi Hukum di Lampung

( kata)
Arinal Dorong Transparansi Hukum di Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa jajarannya di Lingkungan Pemerintah dan stakeholder se-Provinsi Lampung terus mengoptimalkan akuntabilitas transparansi hukum.

Hal tersebut untuk mewujudkan good governance adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean government). "Kedepan harus lebih transparan dan lebih mudah untuk persoalan hukum," kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Jumat, 7 Februari 2020.

Kemudian Arinal Djunaidi juga meminta kepada aparatur penegak hukum untuk bekerja bersama-sama untuk menjunjung semangat tersebut. Ia mengatakan untuk melakukan pembangunan bukan mencari kesalahan tetapi untuk menghindari terjadinya kesalahan transparansi harus ditegakkan.

"Saya harus mengulurkan tangan memberikan informasi-informasi yang ada dan mengelolanya dengan baik agar bisa bermanfaat sepanjang kita membutuhkan," katanya.

Sebelumnya Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi meningkatkan penegakan hukum di Provinsi Lampung dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Lampung antara Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan Kejaksaan Negeri. MoU ini merupakan kesepakatan bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Wilayah Hukum Provinsi Lampung.

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Provinsi Lampung, Diah Srikanti menjelaskan bahwa secara historis institusi kejaksaan RI memiliki kewenangan dalam rangka pelaksanaan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara. Khusus untuk bidang perdata, fungsi itu telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan Hukum Staatblad No 522 Tahun 1922. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu. 

“Eksistensi Kejaksaan di bidang hukum perdata masih berlangsung hingga saat ini dan diberi alas hukum dengan undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan RI yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 16 tahun 2004 dimana di dalam pasal 30 ayat (2),” kata Diah. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar