#pemprovlampung#PAD

Arinal Dorong Pemprov Lampung Gali Potensi PAD

( kata)
Arinal Dorong Pemprov Lampung Gali Potensi PAD
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memastikan dalam keadaan pandemi Covid-19 tak menghalangi Pemerintah Daerah untuk dapat terus menggali potensi guna peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat meningkat.


"Perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat, khususnya bagi instansi pemerintah untuk dapat meminimalisasi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah serta melakukan berbagai inovasi guna mendorong penguatan ekonomi nasional dan daerah," ucap Gubernur di Swiss-Belhotel, Selasa, 17 Mei 2022.

Adapun Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) yang bertujuan untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Untuk itu, diminta kepada Tim P2DD Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar segera meng-implementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 dalam rangka percepatan penerapan elektronifikasi.

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, yang salah satunya untuk segera menyusun peta jalan dan rencana aksi yang akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Melalui Penerapan ETPD diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Arinal.

Lebih lanjut, menurut Gubernur, dalam upaya mendorong dan meningkatkan digitalisasi pemerintahan di daerah khususnya pada sektor Penerimaan Daerah di Provinsi Lampung diperlukan sinergitas dari semua pihak-pihak terkait dari semua pihak diharapkan dapat mempercepat implementasi elektronifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Bapenda Provinsi Lampung Adi Erlansyah mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menyokong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Lampung secara lebih luas.

"Dengan kegiatan ini diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung menjadi efisien, transparan, serta akuntabel, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah," ungkapnya

Adapun, menurut Adi Erlansyah tujuan dari pelaksanaan rakor ini adalah untuk menyatukan langkah dan sinergitas dalam rangka mendukung implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya sektor pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

"Semoga dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sebagai upaya mencapai kemandirian fiskal," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan mengatakan jika PAD i sangat penting untuk menunjang pembangunan apalagi dimasa pandemi transfer dari pemerintah pusat menurun.

"Ada beberapa daerah yang masih 10 persen dari pendapatan dan 90 persen dari pusat namun ada juga yang 60 persen dari pusat 40 persen dari PAD ini berarti kemandirian fiskal sudah bagus dan kami berharap jangan bergantung oleh transfer pusat tetapi kalau bisa dari PAD sendiri," katanya.

Meskipun dampak pandemi covid-19 menjadikan pendapatan daerah menurun, namun diharapakan pelayanan kepada masyarakat terutama dengan inovasi yang terarah menjadikan PAD akan meningkat.

"Kita mengharapkan dana transfer pusat itu dari pusat penurunan sekali artinya kita harus ada alternatif solusi pembiayaan pendapatan dalam peningkatan PAD dan inovasi itu sangat di anjurkan," jelas dia.

Winarko








Berita Terkait



Komentar