pilkada#KPU

Arief Budiman dan Evi Novida Uji Putusan Pemecatan ke MK

( kata)
Arief Budiman dan Evi Novida Uji Putusan Pemecatan ke MK
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman serta anggota Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan permohonan uji materi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 2091/PAN.MK/VI/2021,


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman serta anggota Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan permohonan uji materi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 2091/PAN.MK/VI/2021.

Para pemohon yang masih menjabat anggota KPU periode 2017-2022 dinilai telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 458 ayat 13 Undang undang nomor 7 tahun 2017.

Kuasa hukum pemohon Fauzi Heri mengatakan, sifat putusan DKPP yang final dan mengikat merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.

"Dengan keberadaan pasal itu, hak para pemohon untuk melakukan upaya hukum di pengadilan terhalangi. Kami akan buktikan dengan 73 alat bukti yang sudah kami bawa," ujar Fauzi Heri dalam keterangan resminya, Rabu, 23 Juni 2021.

Menurutnya pada 2013 ada putusan MKRI nomor 31/2013 pada halaman 73 yang menyatakan, untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak tepat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan. Karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

"DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," kata Mantan Ketua KPU Kota Bandar Lampung itu.

Para pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.

"Hal itu juga dirasakan oleh para penyelenggara pemilu lainnya dari pusat hingga daerah, di mana DKPP dengan sifat putusannya yang final dan mengikat telah menjelma sebagai lembaga yang menjadi momok menakutkan bagi penyelenggara pemilu," lanjutnya.

Keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh para pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala. KPU daerah yang secara hierarkis merupakan bawahan dari KPU, lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan sanksi daripada mengikuti arahan KPU yang notabene adalah atasannya langsung.

Diketahui kerugian konstitusional para pemohon, yaitu Evi Novida Ginting Manik pernah diberhentikan oleh DKPP dalam putusan DKPP Nomor 317-PKEDKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

"Meskipun Evi menang di PTUN. Namun DKPP tetap tidak mengakuinya sebagai anggota KPU. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan pengadilan tidak bisa mengoreksi putusannya," paparnya.

Sedangkan Arief Budiman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas laporan mendampingi Evi saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta untuk melakukan upaya hukum.

"Apa yang salah dengan tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan. Itu-kan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan pak arief tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik," tutupnya.

Permohonan Pengujian khusus pada ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Winarko







Berita Terkait



Komentar