#beritalampung#beritabandarlampung#ruusisdiknas#humaniora

Aptisi Beberkan Poin Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah

( kata)
Aptisi Beberkan Poin Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah
Ketua Aptisi Pusat Budi Djatmiko. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co): Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan berbagai asosiasi perguruan tinggi swasta (PTS) lainnya berencana akan melakukan aksi demonstrasi 27 September 2022 mendatang ke Istana Negara. 

Ketua Aptisi Pusat, Budi Djatmiko, mengatakan sudah beberapa kali Aptisi bersurat kepada Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Memurutnya keinginan untuk unjuk rasa ke Istana Negara adalah keinginan pimpinan PTS di Indonesia. 

"Ini bukan keinginan saya, ini keinginan banyak PTS karena menghadapi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang mahal," katanya saat ditemui di UTB, Bandar Lampung, Rabu, 21 September 2022. 

Selain itu, ia merincinkan beberapa poin mosi tidak percaya kepada Kemendikbudristek bahkan Jokowi. Pertama, krisis moneter di Indonesia yang saat ini membuat masyarakat agak kesulitan berkuliah di PTS. 

Baca juga: Oknum TNI yang Todongkan Pistol di Tol Bertugas di Kemhan

"Ini diakibatkan karena kelesuan ekonomi dari pada menghentikan adiknya yang masih SD, SMP, SMA kan nggak ada cuti. Maka ia (orang tua) memberhentikan anak yang kuliah, akhirnya mereka tidak bayar. Yang kemudian 1 tahun tidak bayar 2 semester akhirnya ke DO dia," ujarnya. 

Lanjutnya, selain itu saat Covid-19 merebak di Indonesia membuat perekonomian makin lesu dan ditambah PTS tetap harus membayar LAM meski banyak PTS yang kehilangan mahasiswanya karena kesulitan membayar biaya kuliah. 

Untuk membayar LAM sendiri, Ia menjelaskan PTS perlu merogoh kocek hingga Rp75--100 juta. Lalu di dalam kondisi kesulitan menurutnya pemerintah tidak berempati dan pimpinan-pimpinan PTS sudah berulang kali berkeluh kesah kepada pemerintah namun tetap tidak didengar. 

"Ini sebenarnya sudah mau demo dari bulan Januari. Tolong ini mereka sudah mau demo dari bulan Januari saya tahan-tahan," jelasnya. 

Selain itu, ada juga Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang meski sudah ditolak masuk Prolegnas tahun 2022, menurutnya sangat wajar. Karena dalam RUU Sisdiknas pemerintah tidak sama sekali memberi hormat pada guru dan dosen yang sudah memberikan sumbangsih kepada negara. 

"Di RUU itu, Nadiem tidak menjadikan guru sebagai profesi yang dihormati. Padahal di negara-negara lain guru itu bukan karyawan biasa tetapi mereka itu profesi. Di rancangan undang-undang mereka akan dikembalikam sebagai ASN dan yang swasta diserahkan kepada yayasan. Ini kan mohon maaf tidak ada hormat-hormatnya sekali kepada kami para guru," ucapnya. 

Budi mengaku, Menteri Nadiem tidak terbuka dan sulit diajak dialog. Selama hampir 4 tahun undangan Aptisi tidak pernah hadir dan hanya beberapa kali saja Aptisi diajak rapat koordinasi.

"Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya yang rutin mengadakan rapat untuk membicarakan permasalahan perguruan tinggi di Indonesia," ujarnya.

Alasan yang kedua yakni Nadiem sangat tertutup. Nadiem dinilai jauh lebih percaya pada staf khusus daripada misalnya para Dirjennya atau para pimpinan perguruan tinggi.

"Maka kami berencana pada 27 September 2022, akan mengadu ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama seluruh pimpinan PTS, Yayasan, dosen dan perwakilan mahasiswa," pungkasnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar