#beritalampung#beritabandarlampung#ruusisdiknas#humaniora

Aptisi Bakal Geruduk Istana Kepresidenan Persoalkan RUU Sisdiknas 

( kata)
Aptisi Bakal Geruduk Istana Kepresidenan Persoalkan RUU Sisdiknas 
Ketua Aptisi sekaligus Rektor IIB Darmajaya, Firmansyah. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (Lampost.co): Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Lampung akan turut serta melakukan aksi protes ke Istana Negara terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Diperkirakan 50 ribu massa aksi perwakilan dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia akan menggeruduk Istana Negara menuntut Presiden Joko Widodo memperhatikan PTS-PTS yang ada saat ini.

Ketua Aptisi Wilayah II-B Lampung sekaligus Rektor IIB Darmajaya, Firmansyah, mengatakan dari Lampung sendiri lebih dari 1.500 massa aksi terdiri dari pimpinan PTS, dosen, dan mahasiswa akan ikut ambil bagian dalam aksi tersebut. Aksi tersebut akan dilakukan pada 27 September mendatang.

"Tanggal 27 September. Insyaallah kita akan mengadakan aksi di Jakarta dan daerah seluruh Indonesia," katanya saat ditemui, Selasa, 20 September 2022. 

Baca juga: Lulusan UIN RIL Harus Berkontribusi dalam Pembangunan Bangsa

Dalam aksi itu juga, Firmansyah menyampaikan dilakukan untuk mengkritisi undang-undang yang menyebabkan dosen terdegradasi. "Karena dosen terdegradasi, bukan tenaga profesional tapi disamakan dengan ASN atau buruh," ujarnya.

Selain itu juga ia meminta untuk meniadakan kebijakan yang tidak pro terhadap perguruan tinggi swasta (PTS). "Contoh ujian mandiri yang terbukti ada penyimpangan. Kita minta itu ditiadakan," ujarnya.

Ia memaparkan sebelumnya akreditasi mandiri yang dipegang oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Saat ini sudah berbayar per program studi (Prodi).

"Sekarang LAM-PT (Lembaga Akreditasi Mandiri) berbayar hingga Rp50-100 juta per prodi. Kita minta agar tidak berbayar," jelasnya.

Ia dan Aptisi seluruh provinsi meminta Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) untuk turun dari jabatannya. "Semua Aptisi minta Nadiem Makarim turun. Kita kesulitan berkomunikasi, setiap pertemuan diundang tak pernah mau hadir," tandasnya.

Menurutnya sebagai Menteri Nadiem Makarim harusnya mau untuk diajak berdialog dengan para PTS. "Jangan hanya perwakilan sekretaris atau Dirjen saja yang didelegasikan," pungkasnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar