#beritalampung#beritalampungterkini#ump#upahminimumprovinsi#upah

Apindo Sebut Kenaikan UMP Lampung Bertentangan dengan PP

( kata)
Apindo Sebut Kenaikan UMP Lampung Bertentangan dengan PP
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung menolak keputusan Pemerintah Provinsi Lampung yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023. Mereka beralasan keputusan yang berdasar Permenaker No 18 Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP).

Ketua Apindo Lampung, Ary Meizari, mengatakan pihaknya menolak putusan kenaikan UMP yang telah ditentukan Pemprov melalui Gubernur Arinal Djunaidi. "Terkait pembahasan UMP, kami berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sementara perhitungan UMP saat ini menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022," katanya, Senin, 28 November 2022.

Baca juga: UMP Sudah Ditetapkan, Perusahaan Tak Boleh Melanggar 

Menurut dia, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 bertentangan dengan undang-undang atau aturan di atasnya. "Dengan perbedaan perhitungan tersebut, kami memilih tidak ikut menandatangani pembahasan yang disahkan tadi karena bertentangan pedoman," ujarnya.

Dia mengatakan terkait penolakan pihaknya tersebut, saat ini Apindo pusat tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. "Kami (Apindo Lampung) masih menunggu hasil akhir dari gugatan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 yang telah dilakukan Apindo Pusat ke MA," katanya.

Dengan demikian, Apindo secara prinsip tidak menyetujui penetapan UMP 2023. "Karenanya kami sedang menunggu proses gugatan tersebut," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar