#APD#covid-19

APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana bagi Penimbun APD

( kata)
APDHI Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Pidana bagi Penimbun APD
dok Lampost.co

Jakarta (Lampost.co) --  Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Achmad Ridwan Tentowi meminta agar Alat Pelindung Diri (APD) dan antiseptik dimasukkan ke dalam peraturan barang penting.
 
Hal ini guna melindungi kelangkaan barang-barang tersebut yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para medis dalam hal penanganan para penderita virus korona (covid-19) yang makin hari terus bertambah jumlahnya.
 
"Dengan baru diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan ekspor APD, masker, alkohol, sudah seharusnya Menteri Perdagangan berkordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Terkait agar mengusulkan APD serta Antiseptik menjadi Barang Penting," ujar Ridwan seperti dikutip Antara, Minggu, 29 Maret 2020,

Oleh karenanya, APDHI mengusulkan adanya perubahan Peraturan Presiden Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan memasukkan APD ke dalam peraturan tersebut.
 
Sebab dalam Perpres No 71/2015 tersebut APD dan antiseptik belum termasuk dalam Barang Penting.
 
Bila APD masuk ke dalam Perpres, menurut Ridwan, jika terjadi penimbunan APD dan antiseptik dalam jumlah tertentu dan dalam situasi tertentu sesuai pasal 29 UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, maka penimbun bisa diberikan sanksi pidana sesuai pasal 107 dari UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
 
Sanksinya yakni pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
 
Ridwan melanjutkan, tanpa adanya sanksi sesuai UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan tanpa adanya perubahan dalam Perpres 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, maka APD serta antiseptik masih berpeluang ditimbun oleh spekulan sehingga terjadi kelangkaan untuk pihak yang membutuhkannya terutama tim medis yang menanggulangi pandemi covid-19 di Indonesia.
 
Selain itu, APDHI mendesak aparat kepolisian melakukan razia terhadap adanya dugaan penimbunan APD, masker serta antiseptik lainnya yang membuat barang-barang tersebut sulit didapat di pasaran, dan kalaupun ada harganya sangat tidak wajar.
 
“Kami mendukung langkah Polri beberapa waktu lalu merazia penimbun masker. APDHI berharap razia ini terus dilakukan tidak hanya masker, tapi penimbun Alat Pelindung Diri dan antiseptik yang barang sudah susah ditemui di pasaran,” ujar Ridwan.
 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar