#apbd#pemprovlampung#tandatangan

APBD Lampung 2020 Capai Rp7,8 Triliun

( kata)
APBD Lampung 2020 Capai Rp7,8 Triliun
Foto: Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung melaksanakan rapat paripuna dalam rangka Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatangganan Raperda APBD Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung  (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung melaksanakan rapat paripuna dalam rangka Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Lampung Tahun 2020 serta Laporan Badan Anggaran, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatangganan Raperda APBD Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa, 26 November 2019.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ely Wahyuni, Ririn Kuswantari, Muhammad Raden Ismail dan Fauzan Sibron. Turut hadir juga anggota DPRD Lampung, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda stakeholder terkait.

Pendapatan daerah pada Rancangan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.866.926.360.165,- yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 3.319.534.540.600,- kemudian dana perimbangan sebesar Rp4.495.735.075.000,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp51.656.744.565,-.

Kemudian belanja daerah dianggarkan Rp7.756.746.360.165,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp4.940.334.057.021,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.816.412.303.144,-. Berdasarkan kondisi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut maka APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 mengalami surplus Rp110.180.000.000,- sementara netto sebesar Rp110.180.000.000,-.

Adapun struktur pembiayaan daerah pada APBD 2020 terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA sebesar Rp85.000.000.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp195.180.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp54.000.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp141.180.000.000,-

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan hasil kesepakatan APBD 2020 dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama tim anggaran pemerintah daerah. Ia berharap anggaran tersebut tidak melanggar aturan hukum. Arinal mengatakan persetujuan bersama Gubernur Lampung dan Anggota DPRD Lampung tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Disepakati Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.8 triliun," kata Arinal.

Kemudian ia mengatakan bahwa anggaran tersebut berbasis program dan kinerja, anggaran yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik. Ia juga berharap kedepan belanja langsung akan berimbang dengan anggaran tidak langsung. Ia juga menyakini bahwa dukungan dari masyarakat Lampung untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. Ia mengatakan setelah disetujui dan disepakati maka APBD 2020 akan dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi lebih lanjut.

"Saya punya keyakinan bahwa kedepan anggaran kita mendekati keseimbangan. Sehingga Rakyat Lampung bisa Berjaya," katannya.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kepada komisi-komisi, badan dan TAPD Provinsi Lampung yang telah bersama-sama membahas mengenai APBD 2020. Ia mengatakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan harus terus dilaksanakan secara optimal.

"Dengan disahkannya APBD ini maka harapannya bisa meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya dan Rakyat Lampung semakin sejahtera di Bumi Ruwai Jurai ini," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung ini.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Tony Eka Candra mengatakan bahwa dalam rangka mensukseskan program kerja dan visi misi Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim maka APBD tersebut digunakan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat. "Saya bertanggungjawab anggara tersebut tidak bermasalah secara hukum. Namun dapat menjadj pelanggaran hukum apabila anggaran tersebut tidak digunakan dengan baik dan ada program fiktif," katanya.(TRI)

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar