kepalakampungperatin

Aparatur Pekon di Pesisir Barat Dilarang Jadi Anggota LSM

( kata)
Aparatur Pekon di Pesisir Barat Dilarang Jadi Anggota LSM
Dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon Kabupaten Pesisir Barat.

KRUI (Lampost.co) -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat menegaskan Peratin atau Kepala Desa dilarang menjadi anggota LSM, Ormas, atau wartawan. Hal itu terkait adanya dugaan Peratin yang masih aktif menjadi anggota LSM.

Kabid pemerintahan dan kelembagaan Pekon pada dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pekon, Iswandi mengatakan peratin atau perangkat desa tidak boleh merangkap jadi anggota LSM, Ormas, atau wartawa. Ia memastikan akan melakukan evaluasi dan memberikan teguran hingga sanski kepada peratin yang diduga menyalahi aturan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

"UU sudah jelas, bahwa Peratin dan aparatur Pekon tidak boleh terlibat dengan Partai ataupun lembaga yang tidak ada kaitannya. Karena dikhawatirkan dapat mempengaruh akuntabilitas dan Integritas mereka sebagai penyelenggara pemerintahan Pekon. Sudahlah kalau jadi Peratin ya Peratin saja, gak usah jadi yang lain lain.Sebaiknya mereka fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka," kata Iswandi.

Ia menambahkan Peratin sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran Dana Desa dilarang aktif menjadi anggota LSM, Ormas atau wartawan karena akan menjadi pertanyaan publik.

"Untuk Peratin atau aparatur Pekon yang masih membandel dengan tetap nyambi jadi anggota LSM, Ormas atau Wartawan akan kita berikan saksi. Kita akan berikan sanksi berupa teguran, namun bila yang bersangkutan tidak mengindahkan, kita berikan sanksi yang lebih berat lagi sesuai dengan mekanisme dan perundang undangan yang berlaku," tukas Iswandi.

Winarko



Berita Terkait



Komentar