#danadesa#tubaba

Aparatur Hukum dan Kepala Tiyuh di Tubaba Antisipasi Penyimpangan Dana Desa

( kata)
Aparatur Hukum dan Kepala Tiyuh di Tubaba Antisipasi Penyimpangan Dana Desa
Didampingi Kapolres Tubaba dan Kejari Tulangbawang, Bupati Tubaba menghadiri rapat koordinasi tertutup dengan Puluhan Kepalo Tiyuh Se Tubaba di ruang rapat Bupati, Senin (9/3/2020)

Panaragan (Lampost.co) -- Puluhan Kepala Tiyuh di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan dana desa oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulangbawang, di ruang rapat Bupati Tubaba.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Tiyuh (DPMPT) Tubaba, Miral Hayadi, menjelaskan pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Bupati Tubaba Umar Ahmad dan wakilnya, Fauzi Hasan itu membahas tindaklanjut pihak terkait apabila ditemukan dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa.

"Apabila ditemukan indikasi penyimpangan baik itu administrasi sehingga ada dugaan kerugian negara, akan dinilai dan diaudit dahulu oleh inspektorat selaku APIP, kemudian akan dinilai jika itu pelanggaran administrasi maka akan dibenahi oleh APIP, tapi jika ada indikasi kerugian negara maka akan dilihat lebih jauh," kata Miral hayadi, Senin, 9 Maret 2020.

Jika terbukti melanggar dan mengakibatkan kerugian negara, maka Kepalo Tiyuh selaku pengguna anggaran mereka harus menyelesaikan kekurangan administrasi ataupun kerugian negara dengan mengembalikan ke kas negara.

"Jika selama 60 hari tidak diselesaikan baru nantinya dilimpahkan ke aparat penegak hukum," jelasnya.

Pertemuan tertutup antara penyelanggara pemerintah dengan aparat penegak hukum tersebut, menurut mantan Kepala Bagian Administrasi Wilayah dan Otonomi Daerah ini adalah inisiatif bersama pemangku kepentingan di kabupaten Tubaba.

"Ini hanya koordinasi saja, mungkin karena melihat perkembangan situasi di lapangan, kami lihat masih ada kegamangan para kepala tiyuh itu melihat situasi saat ini," ujarnya.

Dari data yang dihimpun Lampost.co, hingga saat ini dari 93 tiyuh belum ada satupun kepala Tiyuh di kabupaten Tulangbawang Barat yang melakukan pencarian dana desa, baru 25 pemerintah tiyuh yang dinyatakan siap untuk melakukan pencarian di KPPN Kotabumi.

Terkait hukum, dari data yang dihimpun sejak pencairan program dana desa hingga saat ini, belum ada kepala tiyuh yang diperiksa atas izin bupati, oleh penegak hukum terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN tersebut.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar