lahansariringgung

Anton Klaim Korban Pencaplokan Lahan Oleh Sari Ringgung 

( kata)
Anton Klaim Korban Pencaplokan Lahan Oleh Sari Ringgung 
dok Lampost.co


Pesawaran (Lampost.co) -- Pemilik lahan yang dijadikan jalan oleh Tempat Wisata Sari Ringgung, Pesawaran mengaku menjadi korban pencaplokan lahan. Pasalnya jalan yang diklaim Sari Ringgung masuk dalam peta lahan sertifikat mereka yang keluar tahun 1981.  Sementara muncul di sertifikat milik Sari Ringgung atas nama Samsurizal yang keluar pada tahun 2016.

Prabu Bungaran, Kuasa Hukum Anton---pemilik lahan menjelaskan mereka mempunyai dasar kepemilikan lahan dengan sertifikat No.34/PC dan No.35/PC Tahun 1981. Di dalam sertifikat itu, lahan mereka utuh dan tidak pernah ada pengalihan aset kepada pihak lain. 

"Tiba-tiba muncul sertifikat No. 0627 Tahun 2016 atas nama Samsurizal yang membuat peta jalan di tengah lahan kami. Ini kan kami jadi korban pencaplokan lahan. Dan ini sudah kami layangkan laporan pidananya ke kepolisian," kata Prabu Bungaran saat berkunjung ke kantor Lampung Post bersama sejumlah timnya, Sabtu, 11 Juli 2020. 

Kemudian, kata Prabu Bungaran berulangkali mereka mencoba melakukan upaya mediasi ke Samsurizal, namun tidak juga ada hasil yang baik. Sampai kahirnya pada 13 MAret 2020, pihaknya melakukan somasi untuk melakukan pembatalan sukarela atas tanah yang diklaim kepada kliennya.

"Mereka tetap keukeuh mengkalim lahan jalan itu miliknya. Bahkan mediasi dengan forkopimda, dan kesimpulannya berpedoman mekanisme hukum. Kami meminta BPN--Badan Pertanahan Nasional bisa menjelaskan posisi lahan itu, dan untuk sementara akses jalan itu kami tutup," kata Bungaran.

Kemudian Bungaran menyayangkan adanya demo warga pada 5 Juli 2020 yang menuduh mereka zholim. "Padahal justru kami lah yang jadi korban dizholimi karena kami hanya mempertahankan aset dan harta. Kami juga sudah melaporkan demo itu ke kepolisian karena merusak aset," katanya.

Kemudian Bungaran juga mengaku menyayangkan pernyataan dari Ketua DPRD Pesawaran M Nasir mengeluarkan pernyataan menyudutkan kliennya di hadapan publik. Jika memang pembangunan jalan menuju Sari Ringgung menggunakan dana pemerintah, justru menjadi pertanyaan.

"Sebab mengapa ada proyek pemerintah di atas lahan klien kami yang belum ada pelepasan haknya. Apalagi akses jalan itu untuk kepentingan bisnis Sari Ringgung dengan memungut bayaran saat akan masuk empat wisata itu. Apa kami diam saja dengan menjadi korban," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pesawaran M Nasir mengatakan segera melaporkan ke polisi terkait orang yang mengaku memiliki tanah jalan menuju Sari Ringgung dan melakukan penembokan yang diduga telah mengganggu ketertiban umum. 

"Dengan ditutupnya jalan itu, akses jalan masyarakat pedagang terganggu, ekonomi terganggu, dan ada perusakan aset negara. Sebab, jalan yang dibangun menggunakan APBD dirusak dicongkel-congkel, makanya kami akan laporkan ke kepolisian, polres, polda, dan Mabes Polri," kata Ketua DPRD Pesawaran, M Nasir, Jumat, 10 Juli 2020.

Ia juga mengatakan akan melakukan penelusuran terhadap sertifikat tanah yang kini menjadi hak milik yang punya klaim, yakni Anton, termasuk DPRD akan mempertanyakan dengan pihak BPN. 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar