#POLITIK#JAKARTA

Anies dan Prabowo Bertemu Bahas Persoalan Bangsa

( kata)
Anies dan Prabowo Bertemu Bahas Persoalan Bangsa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut perjumpaan antara Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Menteri Pertahanan yang menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada pekan lalu membahas persoalan bangsa. Namun, hal itu ditekankan sebagai pertemuan biasa.

Pada pertemuan tersebut membahas berbagai bahan diskusi mulai dari membangun kedaulatan bangsa, pangan, mempertahankan NKRI dan sebagainya.

"Dari yang disampaikan Pak Anies, pembicaraannya cair, enggak ada yang spesial, enggak ada yang khusus. Pertemuan ini saya kira baik ya, apalagi sudah lama Prabowo-Anies enggak ketemu. Apapun, Pak Anies diusung oleh Partai Gerindra, dan tugas kami mengawal kepemimpinan Pak Anies-Sandi dan sekarang Anies-Riza sampai berhasil pada 2022," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jumat, 5 Februari 2021, malam.

Pada pertemuan itu juga Riza menegaskan Anies dan Prabowo tidak membahas mengenai kontestasi politik 2024. 

"Tidak ada pembahasan ke situ. Kami sama-sama memahami posisi masing-masing, pertemuan itu silaturahmi biasa, cair, dan Pak Prabowo menjelaskan gagasan konsep terkait pertahanan dan sebagainya," katanya. 

Selain itu, Riza menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut juga kedua tokoh itu tidak membahas pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta pada 2022, 2023, atau 2024, karena belum ada wacana mengenai pilkada serentak.

Terkait dengan Pilkada tersebut, Riza Patria menyebutkan bahwa Partai Gerindra akan mengikuti ketentuan dan aturan yang dibuat pemerintah pusat bersama DPR RI untuk menentukan pelaksanaan Pilkada DKI pada 2022, 2023, atau 2024 ketika masa jabatan Anies dan Riza sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta habis. 

"Namun untuk membicarakan sosok yang diusung terlalu prematur ya. Kami masih menunggu, jika sudah pasti undang-undangnya memang 2022 ya baru kami bicara. Itu pun masih lama. Kalau Undang Undangnya tahun 2024, nanti kami bicara, itu pun lebih lama lagi. Jadi pada saatnya ya kami harus proporsionallah. Jangan ditarik tarik ke depan, belum waktunya," ujar dia.

 

MI







Berita Terkait



Komentar