#Pilkada#Lampung#Covid-19

Angka Kasus Masih Tinggi, Pengamat Minta Pengakuan Bebas Covid-19 Paslon, Saksi, dan Petugas KPPS Dilengkapi Surat Keterangan

( kata)
Angka Kasus Masih Tinggi, Pengamat Minta Pengakuan Bebas Covid-19 Paslon, Saksi, dan Petugas KPPS Dilengkapi Surat Keterangan
Ilustrasi: Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 diimbau bisa memastikan jajarannya yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) benar-benar steril dari corona virus disease (Covid-19). 

Begitu juga kepada pasangan calon (paslon) agar memastikan seluruh tim pemenangannya dan para saksi di TPS dipastikan tidak terkonfirmasi Covid-19. 

"Ya paslon wajib melakukan rapid test pada semua saksinya," kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi Kurniawan saat dimintai pendapatnya, Kamis, 3 Desember 2020.

Para tim pemenangan dan saksi juga diimbau wajib mengikuti protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dan mampu menunjukan bukti dirinya tidak terpapar korona  minimal dengan membawa surat keterangan rapid test.

Sesuai update situasi Covid-19 di Provinsi Lampung periode data 18 Maret sampai Kamis, 3 Desember 2020, tercatat 4.142 kasus konfirmasi Covid-19 dengan rincian 54 kasus baru dan 4.088 kasus lama. 

Kemudian ada 297 kasus suspek dengan rincian 55 kasus baru dan 243 kasus lama. Selanjutnya untuk yang selesai isolasi, ada 2.344 kasus dan konfirmasi kematian 198 kasus.

Dari delapan Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, sampai saat ini Bandar Lampung masuk ke dalam zona merah atau risiko penularan tinggi Covid-19. Zona orange atau risiko sedang meliputi Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesawaran. 

Sementara Pesisir Barat masuk ke dalam zona kuning atau risiko rendah penularan Covid-19. Tetapi status zona tersebut dapat berubah-ubah tergantung situasi angka kasus yang terupdate di setiap harinya.

Data terbaru yang dirilis Ketua KPU Provinsi Lampung, lebih dari 1000 orang penyelenggara di tingkat PPS dan KPPS reaktif setelah dilakukan rapid test. 

"Saya meyakini Lampung juga akan rendah partisipasinya," kata Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota serentak lanjutan, dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease (Covid-19), pada pasal 91 ayat (7) menyampaikan dalam hal terdapat Pasangan Calon, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri, dan/atau positif terinfeksi Covid-19 wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, meskipun tidak ada kewajiban melakukan rapid test bagi saksi peserta Pilkada, namun Calon Bupati dan Walikota mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama mencegah dan mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid 19 dalam tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020. 

Bawaslu kabupaten/kota bisa mengambil inisiatif untuk mengundang KPU setempat dan calon bupati/walikota dan atau ketua tim pemenangan untuk membuat kesepakatan bersama agar saksi peserta pilkada juga melakukan rapid test untuk pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

"Sebab apabila jajaran Bawaslu dan KPU wajib melakukan rapid test dan hasilnya negatif lalu ada calon saksi peserta pilkada ternyata terpapar Covid 19 maka dapat menulari yang hadir di TPS tersebut," kata dia. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar