#kkn#dprd#beritalampung

Anggota DPRD Diminta Hindari KKN

( kata)
Anggota DPRD Diminta Hindari KKN
Foto: suasana gladi resik pelantikan Anggota DPRD Lampung Periode 2019-2024 di Gedung Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Minggu (1/9/2019) Lampost.co/Sukisno

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Periode 2014-2019 akan habis masa tugas dan pengabdiannya pada Senin,  2 September 2019 pukul 09.00.

 

Kemudian tugas tersebut akan dilanjutkan oleh Anggota DPRD Lampung Periode 2019-2024 hasil pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 kemarin. 

 

Dari 85 kursi anggota DPRD Lampung, ada 38 orang anggota DPRD Lampung yang lanjut masa tugasnya di Periode 2019-2024 dan ada 47 orang yang baru menjabat anggota DPRD Lampung. PDI Perjuangan menjadi partai pemenang Pemilu 2019 dengan perolehan 19 kursi, kemudian disusul Partai Gerindra (11), Partai Golkar (10), Partai Demokrat (10), Partai NasDem (9), PKS (9), PKB (9), PAN (7) dan PPP (1).

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Lampung, Syarief Makhya mengatakan anggota DPRD memiliki fungsi melakukan legislasi (perwakilan), controlling (pengawasan) dan budgeting (penganggaran) secara maksimal sehingga bisa mempengaruhi kebijakan daerah. Sehingga semua kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. 

 

"Wakil-wakil rakyat ini harus memperjuangkan aspirasi masyarakatnya," katanya kepada Lampung Post, Minggu, 1 September 2019.

 

 

Kemudian ia mengatakan peran dan fungsi DPRD tidaklah mudah. Para legislatif tersebut harus memberikan kritik yang konstruktif, memperjuangkan aspirasi publik, dan memberikan alternatif kebijakan. Kemudian ia mengatakan kepentingan masyarakat luas harus dipentingkan dalam setiap keputusan yang dikeluarkan.

 

 

"Potensi-potensi suap dan KKN bisa terjadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Maka dahulukan kepentingan rakyat jangan pragmatisme sesaat," katanya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini.

 

 

Kemudian ia berpendapat bahwa relasi kekuasaan harus dirubah. Peran anggota DPRD sangat penting terutama untuk melakukan fungsi kontrol. Apabila konsepnya relasi kekuasaan antara Kepala Daerah dengan DPRD dibangun atas dasar hubungan mitra kerja, harmonisasi, stabilitas atau kerjasama institusi, maka fungsi kontrol tidak akan jalan, yang terjadi adalah kolusi, berbagi proyek, persetujuan kebijakan atas kerjasama, dan seterusnya, akibatnya anggota Dewan terjerat pada kasus korupsi. 

 

 

"Oleh karena itu, DPRD harus menjaga jarak dengan Kepala Daerah, relasi kekuasaan haus dibangun berdasarkan fungsi kekuasaan yaitu melakukan pengawasan yang efektif dan DPRD harus otonom, mandiri secara politik, memiliki integritas politik dengan cara tidak tergantung eksistensinya kepada kepala daerah," katanya. (TRI)

Triyadi Isworo



Berita Terkait



Komentar