#lampung#lambar#kemiskinan

Anggaran Verifikasi Kemiskinan Dinsos Lambar Dikaji Ulang

( kata)
Anggaran Verifikasi Kemiskinan Dinsos Lambar Dikaji Ulang
Hearing Badan Anggaran DPRD Lambar dengan OPD Pemkab terkait pembahasan RAPBD TA 2020, Rabu, 13 November 2019. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co) -- Rencana anggaran untuk kegiatan verifikasi data kemiskinan di Dinas Sosial Lampung Barat pada tahun 2020 dipertanyakan sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Lambar. Anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp590 juta.

Pasalnya, jumlah anggaran tersebut melebihi angka kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu kemiskinan di tahun 2019 yang jumlahnya hanya Rp272 juta. "Angka ini item-nya untuk apa saja dan kenapa jumlahnya naik tinggi. Apakah angka kemiskinan di Lambar ini meningkat," kata Wakil Ketua II DPRD Lambar yang tergabung di Banang Erawansyah saat hearing bersama OPD Pemkab terkait pembahasan RAPBD TA 2020, Rabu, 13 November 2019.

Erawansyah menjelaskan kenaikan anggaran untuk kegiatan verifikasi data kemiskinan ini patut dipertanyakan. Sebab, jika anggaran ini naik, kesannya angka kemiskinan di Lambar meningkat.

Jika itu yang terjadi, kondisi ini jelas tidak sinkron dengan penetapan Lambar telah bebas dari statusnya sebagai daerah tertinggal. “Angka itu seolah orang miskin di Lambar masih banyak. Padahal, kan Lambar telah bebas dari status sebagai daerah tertinggal,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kadis Sosial Lambar Raswan mengatakan jika dana senilai Rp590 juta itu sudah termasuk biaya honor petugas pendata, biaya cetak form verifikasi, biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota, rakor, dan lain-lainnya.

Kemudian verifikasi dan validasi data kemiskinan tahun 2019 telah dilaksanakan dan hasilnya telah disampaikan ke Kemensos. “Namun, ke depan verifikasi dan validasi akan dilaksanakan rutin 1 kali dalam 6 bulan untuk evaluasi kemungkinan adanya perubahan data basis terpadu kemiskinan,” ujarnya.

Terkait penjelasan itu, Ketua DPRD Lambar Edi Novial selaku Ketua Banang bersama anggotanya memutuskan agar besaran rencana anggaran itu dikaji ulang.

Muharram Candra Lugina

Berita Terkait

Komentar