#anggarancovid-19#wabahcovid-19#beritalampung

Anggaran Covid-19 Lampung Baru Terpakai 25 Persen

( kata)
Anggaran Covid-19 Lampung Baru Terpakai 25 Persen
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co): Anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung disebut baru digunakan sekitar 20% sampai 25% dari total anggaran yang disiapkan Rp246 miliar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Minhairin, mengatakan untuk penanganan Covid-19 sudah ada belanja yang terealisasikan untuk pengadaan barang, beli barang habis pakai, peralatan, insfrastruktur, dan sebagainya di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Apabila ada sisa anggaran, maka dana tersebut kembali kepada kas negara.

"Kalau untuk angka besaran anggaran yang sudah terpakai lupa saya rincinya, tapi sekitar 20-25% yang sudah dibelanjakan. Secara total dari anggaran yang disediakan, mungkin tidak terpakai semua. Pencairannya kan bertahap, melihat situasi perkembangan di lapangan," kata Minhairin, Selasa, 16 Juni 2020.

Ia mengatakan pihaknya belum bisa berbicara lebih lanjut mengenai penambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di era new normal.

"Kalau di lapangan nanti banyak bermunculan atau berjatuhan korban Covid-19, ya mungkin saja ditambah anggarannya. Tapi sekarang kan mulai menurun dan reda Covid-19. Kita berdoa saja agar Covid-19 ini tidak meningkat lagi dampaknya," katanya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor: 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung 2020 untuk Penanganan Covid-19. Untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp246 miliar. Anggaran tersebut dengan rincian anggaran untuk penanganan kesehatan Rp181 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp26,9 miliar, penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial sebesar Rp17,7 miliar serta Rp20,4 miliar untuk RS Bandar Negara Husada (RSBNH) dan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

Kemudian untuk sumber dananya berasal dari belanja langsung Rp20,4 miliar, dana insentif daerah (DID) Rp18,7 miliar, bagi hasil cukai tembakau (DBH-CHT) Rp558 juta, dan PAD Rp1,1 miliar. Selanjutnya dana belanja tidak terduga dari belanja tidak langsung Rp15 miliar; efisiensi belanja langsung Rp116,6 miliar; efisiensi belanja hibah Rp8,1 miliar; dan kas daerah yang tersedia (SILPA) Rp86,1 miliar.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar