#walhi#perjanjianparis

Ancaman RI Mundur dari Perjanjian Paris Dinilai Tak Berdasar 

( kata)
Ancaman RI Mundur dari Perjanjian Paris Dinilai Tak Berdasar 
Konferensi pers respon Walhi terkait pernyataan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tentang ancaman keluar dari kesepakatan Paris. (Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez) 

JAKARTA (Lampost.co)-- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait ancaman Indonesia akan keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim. 
  
Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Emisi Global Walhi Yuyun Harmono menyebut ucapan Luhut tidak didasari pemikiran mendalam. Lantaran menganggap ada diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di Uni Eropa. 
  
"Pernyataan yang serampangan tidak didasarkan pada pemikiran yang mendalam dan juga keliru disampaikan oleh Menteri Luhut," kata Yuyun di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019). 
 
Yuyun menilai pernyataan Luhut kontradiktif dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyuarakan Indonesia turut serta dalam upaya penurunan emisi global dan untuk menanggulangi perubahan iklim.
  
"Presiden Joko widodo di pertemuan perubahan iklim 2015 menyatakan keterlibatannya dalam komitmen Paris dan ini dicatat oleh dunia internasional. Begitu pun juga dalam konteks nasional, pemerintah harus berkontribusi dalam penurunan emisi yang diniatkan oleh pemerintah Indonesia," kata Yuyun. 
 
Yuyun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat menyatakan Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030. Bahkan, sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. 
 
Walhi memandang, bila Indonesia keluar dari komitmen mengurangi emisi di tingkat global, imbasnya hanya menguntungkan korporasi sawit. Padahal, pembukaan lahan sawit kerap menjadi faktor perusakan lingkungan, seperti deforestasi bahkan kebakaran hutan. 
 
Selain itu, ratifikasi terhadap Perjanjian Paris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
 
"Seorang menteri yang menyatakan bahwa dia mau keluar tanpa kemudian berkonsultasi dengan DPR, salah besar. Tidak bisa serta merta untuk bisa menyatakan keluar dari sudah diundangkan dan diratifikasi dalam perundangan-undangan kita," tegas Yuyun.
 
Dampak perubahan iklim, lanjut Yuyun, juga sudah diakui oleh dunia internasional. Menurutnya, konstitusi Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa negara harus melindungi rakyatnya dari dampak perubahan iklim. 
  
"Dampak perubahan iklim itu sudah kita alami. Di sepanjang pesisir utara Jawa misalnya, terjadi abrasi dan kenaikan air laut yang luar biasa. Beberapa desa bahkan hilang, mereka harus dipindahkan," ucap Yuyun.
 
Sebelumnya, Menteri Luhut mengatakan Indonesia akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) yang juga telah mundur dari kesepakatan Paris tersebut. Pemerintah siap pasang badan untuk para petani sawit.
  
Luhut mengatakan ada hampir 20 juta orang menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. Ia mengatakan kelapa sawit turut menyumbang lapangan pekerjaan bagi rakyat dan berdampak bagi penurunan kemiskinan. 
 

Medcom.id

loading...

Berita Terkait

<<<<<<< .mine
loading...
||||||| .r621
loading...
=======
>>>>>>> .r624

Komentar