#OJEKONLINE#BERITALAMPUNG

Ancam Penumpang, Pengemudi Ojol Bisa Dipenjara

( kata)
Ancam Penumpang, Pengemudi Ojol Bisa Dipenjara
Tangkapan layar percakapan antara penumpang dan driver ojol. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat sekaligus Ahli Hukum Pidana, Eddy Rifai, turut mengomentari pengancaman yang dilakukan oknum pengemudi (driver) ojek online (ojol) kepada penumpang. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, oknum pengemudi ojol yang mengancam penumpang bisa dipenjara. Eddy juga menjelaskan perkembangan teknologi telepon seluler yang bisa dirasakan sebagian besar masyarakat turut memicu adanya tindak pidana baik pengancaman maupun penyimpangan lainnya.  

“Setiap perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak. Salah satu contohnya maraknya terjadi tindak pidana seperti pengancaman melalui layanan pesan singkat,” ujarnya melalui telepon, Senin, 22 Februari 2021.

Berdasarkan substansi ketentuan itu, lanjut Eddy, jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui WhatsApp, maka hal ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku dengan menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Karena itu, untuk mengatur tata cara penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” ujarnya.

Di dalam UU ITE tersebut diatur mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya tindak pidana melalui media elektronik seperti telepon seluler (handphone).

“Kalau di Lampung kasus seperti ini saya belum monitor. Tapi kalau secara konvensional sudah banyak kejadiannya,” kata dia.

Eddy menambahkan bila tindak pidana Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, maka tertera saksi dan denda yang jelas. 

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750 juta (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar