#ambangbatas#presiden

Ambang Batas Pencalonan Presiden Diusulkan Ditiadakan

( kata)
Ambang Batas Pencalonan Presiden Diusulkan Ditiadakan
ilustrasi Medcom.id/ Mohammad Rizal

Jakarta (Lampost.co) -- Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen banyak memberikan dampak negatif. Ia pun mengusulkan ambang batas pencalonan presiden ditiadakan.
 
“Harusnya dibiarkan saja nol persen saja presidential threshold-nya sehingga semua orang bisa fight,” kata Firman usai meluncurkan survei pemilu serentak 2019 di Gedung LIPI Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
 
Menurut Firman, ambang batas itu membuat partai mesti mencari perahu koalisi. Imbasnya, kata dia, terjadi politik uang, konflik kepentingan, hingga munculnya oligarki.

"Karena membutuhkan uang untuk berdekatan, sehingga memang pada akhirnya banyak aspek negatif dari yang 20 persen itu,” ucap Firman.
 
Firman menuturkan bila tak ada ambang batas pencalonan presiden, semua partai bisa bersaing secara terbuka. Kandidat kepala negara disebut juga bakal lebih banyak.
 
Menurut Firman, banyaknya calon presiden dan wakil presiden tak perlu menjadi kekhawatiran. Sebab, mereka yang maju diyakini sudah melalui banyak pertimbangan.
 
“Jadi meskipun dibuka besar-besaran orang pasti akan berhitung dia sanggup atau tidak. Jadi tidak masalah,” kata dia.
 
Salah satu kekhawatiran tiadanya ambang batas, kata dia, yakni minimnya dukungan terhadap presiden terpilih di Parlemen. Namun, ia menyebut situasi itu bukan masalah besar.
 
“Semua menjadi deadlock, itu sudah tidak terbukti secara empiris. Jadi banyak sebetulnya presiden yang minoritas di parlemen itu survive, sudah ada kajiannya,” kata dia.
 
Firman menambahkan, salah satu tujuan dibentuknya partai politik yaitu membentuk kader yang layak memimpin publik. Namun esensi partai politik dinilai mulai mati suri karena beban politik presidential threshold 20 persen yang terlalu tinggi. Dengan begitu, hak partai mengusung calon pemimpin harus diserahkan atau di bagi ke partai lain.
 

Setiaji Bintang Pamungkas

Berita Terkait

Komentar