#aksi#tuntutan#pemerintah

Aliansi Lampung Memanggil Jadwalkan Aksi Sampaikan Tuntutan

( kata)
Aliansi Lampung Memanggil Jadwalkan Aksi Sampaikan Tuntutan
Aksi demo menolak RUU KPK di halaman kantor Gubernur Lampung pada Selasa 24 September 2019 (Foto: dok. Lampung Post)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Aliansi Lampung Memanggil akan melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan terhadap pemerintah. Aksi akan dilaksanakan pada Rabu, 13 April 2022 di halaman kantor Gubernur Lampung.

Koordinator Aliansi Lampung Memanggil, Riski Oktara Putra mengatakan saat ini pihaknya telah mengirimkan surat pemberian aksi (SPA) ke Polresta Bandar Lampung terkait aksi yang akan dihadiri ratusan orang itu.

"Estimasi massa yang akan datang itu 500 sampai 1.000 orang. Karena itu gabungan dari berbagai elemen masyarakat," kata dia, Minggu, 10 April 2022.

Riski mengatakan aksi tersebut tak hanya dihadiri anggota Aliansi Lampung Memanggil, tapi juga buruh hingga anak-anak Sekolah Teknik Menengah, atau yang kerap disebut dengan tagar STM Memanggil.

"Kemungkinan bergabung juga (STM Memanggil), tapi terakhir konsolidasi belum ada kepastian dari perwakilan mereka," katanya.

Mengenai tuntutan yang akan disampaikan, Riski mengatakan seluruhnya sama dengan tuntutan pada aksi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) yang digelar pada Senin, 11 April 2022 di Istana Negara, Jakarta.

"Intinya, stabilkan harga pangan khususnya di Lampung. Kaji lagi usulan kenaikan BBM, atasi BBM langka, dan terakhir kami meminta Presiden dan Wakilnya saat ini memberikan pernyataan resmi bahwa menolak wacana tiga periode," kata dia.

Berikut tuntutan lengkap yang akan disampaikan pada aksi BEM SI di depan Istana Negara :

1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyetabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar