#mahasiswa#teknokrat#universitasteknokrat

Alasan Universitas Teknokrat 'Pecat' Tiga Mahasiswa

( kata)
Alasan Universitas Teknokrat 'Pecat' Tiga Mahasiswa
Universitas Teknokrat Indonesia. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Universitas Teknokrat Indonesia  (UTI) memberikan sanksi drop out (DO) dan scorsing terhadap sembilan mahasiswa. Mereka adalah;  

1. Vernanda Ade Vamula angkatan 2017 sanski DO

2. Ulil Absor abdalla angkatan 2017 sanksi DO

3. Agung Fernando Habeahan angkatan 2017 sanksi DO

4. Iqbal Surya Putra  angkatan 2017 sanski scorsing dua semester

5. Ahmad Mu'fatus Sifa'i angkatan 2017 scorsing dua semester 

6. Abdulah Azam  angkatan 2018 scorsing dua semester

7. Handri kusuma  angkatam 2018 scorsing dua semester 

8.Afran rasyid angkatan  2019 scorsing satu semester

9.Rahmad Wijaya angkatan 2019 scorsing dua semester

Baca: Dua Mahasiswa UBL Diperiksa 8 Jam

Informasi yang dihimpun Lampost.co, sanksi tersebut diawali dengan polemik pendirian bangunan sekretariat mahasiswa pada awal 2018. Bangunan semi permanen itu menuai kontroversi dan kabarnya akan dibongkar pihak kampus. 

Akan tetapi, Rektor UTI Nasrullah membantah adanya kegiatan pembongkaran bangunan tersebut. 

"Tak ada yang kami membongkar. Kebijakan ini juga merupakan hasil kajian yang panjang yang dilakukan pihak kampus," ujarnya, Rabu, 14 April 2021.

Menurut Nasrullah, sanksi diberikan karena mahasiswa sudah berulang kali mendapatkan teguran dari pihak RT, kelurahan, dan babimkamtibas setempat. Areal yang dijadikan sekretariat mahasiswa pun sudah ditutup warga namun mahasiswa tetap menggelar aktivitas di dalamnya. 

"Kami sampai dipanggil kelurahan, dipanggil babimkambtibmas. Mahasiswa berkumpul puluhan orang hampir setiap hari sampai malam bahkan pagi. Aktivitas gitar-gitaran, bahkan tidak memakai masker di tengah pandemi covid-19. Ini merusak citra kampus," katanya.

Keputusan tersebut, kata Nasrullah, juga diperuntukkan bagi mahasiswa dengan IPK di bawah 2. 

"Dari SK Rektor, pemberhentian, scorsing, maupun DO tidak ada kaitannya dengam pembongkaran bangunan. UTI tidak pernah membongkar bangunan, DO kaitannya dengan IPK kumulatif di bawah 2," ujar dia.

Dalam salinan putusan sanksi itu disebutkan beberapa poin pertimbangnanya pertimbangan, yakni mahasiswa wajib berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik mahasiswa UTI, menjaga nama baik dan menjunjung tinggi almamater kampus, serta mentaati tata tertib mahasiswa. 

Aktivitas tersebut juga dianggap melanggar Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor 306/138/1-05.0-00-0-00.04/1/2021 tentang Pembatasan Kegiatan/Acara/Pesta.

Naik banding

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Chandra Muliawan sebagai pendamping hukum mengaku akan segera meminta penjelasan lebih detail kepada pihak kampus atas sanksi yang diterima para mahasiswa tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kami klarifikasi. Karena kami sudah dapat keterangan dari mahasiswa," ujarnya.

Ia menyebut aturan DO pelanggaran kode etik tersebut baru muncul dan terkesan dipaksakan. Mahasiswa berhak atas pendidikan apalagi di kampus swasta dengan pungutan biaya yang cukup besar. 

"Kami mau tahu apa masalah pokokknya juga dari kampus, jangan sampai ini pembungkaman. Pembuatan sekretariat juga menurut mahasiswa sudah melalui izin. Tudingan menganggu lingkungan setempat pun tidak benar," kata dia. 

Jika tak ada itikad baik dari Kampus, Chandra berniat menyurati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan menggugat keputusan kampus.

"Kami berencana mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga," kata dia.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar