#pilkada#pemilu#pbnu#beritanasional

Alasan NU Mengusulkan Pilkada Ditunda

( kata)
Alasan NU Mengusulkan Pilkada Ditunda
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj. Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Banyak kasus meninggalnya para alim ulama atau kiai di negeri ini akibat terpapar virus korona (Covid-19) menjadi alasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia ditunda.

"Saya juga merasa prihatin dan mengucapkan innalillahi wa innailaihi rajiun ketika mengingat para kiai yang banyak meninggal karena jadi korban Covid-19," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, dikutip dari Medcom Newsmaker, Kamis, 24 September 2020.

Kiai Said mengungkapkan dari Tebuireng 3 orang meninggal akibat Covid-19, yakni cucu Mbah Hasyim, sepupu Gus Dur Gus Wahid Gus Zaki dan cicitnya Mbah Hasyim. Dari Rembang, Sarang, putra Mbah Maimoen dan cucunya. Lalu, Sidoarjo Kiai Mashudi salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur.

Selanjutnya ketua RMI Jawa Timur, Kiai Syafi’in (Lombok), Kiai Matin Katib Syuriah (Banten). Belakangan, nyai Kiai Ulin Pondok Pesantren Tahfidz Qur’an Mbah Arwani Kudus, juga wafat akibat Covid-19.

“Itu setelah kenyataannya seperti itu,ditambah lagi Ketua NU DKI sekaligus Sekda DKI Dr Saefullah (positif Covid-19), kita pun kaget semuanya. Pak Saefullah yang orangnya sangat tenang, kalem, orang pekerja keras, meninggal dunia dengan korban Covid-19,” kata Kiai Said.

Berangkat dari itu semua, Kiai Said bersama Sekjen dan beberapa teman pengurus inti di PBNU untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo atau kepada pemerintah, DPR, dan KPU agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dapat ditunda.

“Soal diterima atau tidak, wewenang pemerintah lah. Dan alhamdulillah Muhammadiyah bergabung, LSM bergabung, semuanya demi kepentingan rakyat. Mari kita laksanakan, jangan sekali-kali diartikan bahwa kami mengganggu, mempersulit, merintangi agenda demokrasi, agenda politik negara. Sama sekali tidak,” tegasnya.

Kiai Said juga menanggapi ketika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Akan tetapi, Kiai Said merasa tidak yakin bahwa masyarakat dapat mematuhi sesuai yang dikehendaki pemerintah.

“Saya itu tidak yakin ya, bahwa masyarakat kita itu disiplin seperti yang kita harapkan. Berulang kali imbauan atau instruksi atau sampai Satpol PP diturunkan, polisi diturunkan di jalan, toh sekian ribu orang masih melanggar protokol kesehatan. Enggak pakai masker atau pakai maskernya tidak tepat, apa kita yakin masyarakat kita bisa disiplin?,” tutur Kiai Said.

Sebelumnya pada Senin, 21 September 2020 melalui keputusan bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Melalui rapat itu, keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 adalah pilihan rasional yang harus ditempuh sebagai jalan untuk menyelamatkan pembangunan demokrasi Indonesia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar