#bpjs#nasional

Alasan Istana Menaikkan Iuran BPJS

( kata)
Alasan Istana Menaikkan Iuran BPJS
Ilustrasi BPJS Kesehatan. MI Ramdani

Jakarta (Lampost.co) -- Plt Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan membeberkan alasan pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan penaikan BPJS Kesehatan pernah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
 
"Pertama karena sudah dicabut pasal (kenaikan iuran) itu dibatalkan oleh MA. Kan enggak mungkin ada kekosongan hukum," kata Abet saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
Alasan kedua berkaitan dengan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Abet menyebut Perpres itu tetap mempertimbangkan keputusan MA.

"Kemudian orang nanya kok dinaikkan lagi? Nah, makanya ada konsep bantuan iuran. Itu karena memang setelah dihitung kalau yang kami terima penjelasannya ya memang dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability, pengelolaan BPJS itu," papar dia.
 
Abet mengklaim penaikan sudah melalui perhitungan matang. Penaikan iuran juga memperhitungkan aspek kemampuan membayar masyarakat. Alasan ketiga, pemerintah ingin memperbaiki sistem JKN secara keseluruhan.
 
"Dalam diskusi dengan lintas kementerian pada saat itu memang ditekankan sekali tentang pentingnya memperkuat di dalam upaya perbaikan tata kelola dari JKN kita," tutur Abet.
 
 Presiden Joko Widodo kembali merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran mulai berlaku 1 Juli 2020.
 
Keputusan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.
 
Mengutip isi Perpres tersebut, iuran BPJS kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.
 
Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.
 
Peserta kelas II mengalami kenaikan iuran pada 1 Januari 2021. Peserta masih membayar Rp25.500 per bulan saat ini, dengan subsidi iuran dari pemerintah Rp16.500 per bulan.
 
Sementara itu, kelas III mengalami kenaikan iuran menjadi Rp35 ribu per bulan pada 2021. Penaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulan.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar