#PBB

Kemenlu Jelaskan Alasan Indonesia Tolak Prosedur Resolusi Genosida PBB

( kata)
Kemenlu Jelaskan Alasan Indonesia Tolak Prosedur Resolusi Genosida PBB
Suasana sidang umum PBB di New York. Foto: AFP.


New York (Lampost.co) -- Indonesia memberikan suara 'tidak' dalam Resolusi Responsibility to Protect (R2P) untuk pencegahan genosida dan kejahatan manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard, namun ia menegaskan yang divote hanya mengenai prosedural R2P itu sendiri.

"Resolusi ini hanya mengenai prosedural, bukan substansinya. Kalau mengenai substansinya, pada 2005, Indonesia sudah vote mendukung, posisinya sudah jelas," tutur Febrian dalam jumpa pers virtual, Kamis, 20 Mei 2021.

Ia menegaskan, bahwa resolusi yang disampaikan tersebut tidak berbeda dengan yang sebelumnya, termasuk isinya. Untuk Resolusi A/60/1 ini sudah dibahas sejak 2009 lewat berbagai macam debat dan laporan Sekretaris Jenderal.

"R2P ini dibahas sejak 2009 sampai 2017, jadi bukan barang baru lagi," seru Febrian.

Warganet heboh dengan vote Indonesia yang memilih 'No/Tidak' untuk Resolusi Responsibility to Protect (R2P) untuk pencegahan genosida dan kejahatan manusia yang diusulkan Kroasia. Terlebih saat ini sedang heboh konflik Israel dan Palestina yang tak kunjung berhenti dan menewaskan ratusan orang.

Alasan Indonesia Vote No

Berdasarkan isi pernyataan Indonesia - pada sidang tersebut - yang diterima Medcom.id, disampaikan bahwa Indonesia memberikan suara 'tidak' dengan tiga alasan.

Pertama, R2P tidak perlu menjadi agenda tahunan. Sebab sejak 2009, puluhan debat dan laporan oleh Sekretaris Jenderal PBB telah terjadi dan sudah mendapat persetujuan semua pihak.

"Semua itu diamanatkan sebagai Dokumen Hasil KTT Dunia, Resolusi Sidang Umum A/60/1," kata delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.

Kedua, segala proposisi atau gagasan yang berupaya memperkaya pembahasan tersebut, tidak boleh menggagalkan apa yang sudah ditetapkan pada Dokumen Hasil KTT Dunia 2005. Menurut Indonesia, upaya semacam itu, hendaknya tidak memperluas atau menciptakan ambang batas dibandingkan dengan yang ditentukan dalam resolusi yang sudah ada.

"Upaya untuk membahas R2P tidak boleh mengubah konsep menjadi sesuatu yang bukan konsepnya. Selama bertahun-tahun, pandangan berbeda yang terjadi di sini dan penerapan kontroversial R2P lebih lanjut memang harus ditindaklanjuti lebih hati-hati.

Ketiga, Indonesia berharap agar posisi dalam pemungutan suara yang diberikan saat ini tidak disalahartikan sebagai melawan R2P. Pada 2005, Indonesia sudah mengikuti konsensus yang mengadopsi konspe R2P seperti tertulis dalam Resolusi 60/1.

Menurut Indonesia, penguatan kerangka kerja pencegahan normatif di tingkat nasional sangat penting. Sangat wajar jika prinsip mengutamakan yanggung jawab untuk melindungi penduduk terletak pada negara yang bersangkutan.

"Seperti yang Indonesia katakan sebelumnya, dalam pandangan kami, di dalam - secara khusus kerangka pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan - tiga pilar R2P itu cukup kokoh untuk menahan setiap serangan," ungkap delegasi Indonesia.

Menindaklanjuti yang diucapkan para delegasi tersebut, Febrian mengatakan, saatnya untuk melanjutkan R2P tersebut dari pembahasan ke implementasi. Sudah saatnya, tutur dia, melanjutkan R2P ke parameter dan timing, tidak melulu pada konsepnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar