#tajuklampungpost#gantirugi#jtts#jalantol

Akuntabilitas Ganti Untung

( kata)
Akuntabilitas Ganti Untung
Jalan tol trans-Sumatera (JTTS). (Dok/Lampost.co)

LAZIMNYA proyek infrastruktur membutuhkan ketersediaan lahan luas.

Masalah lahan inilah yang menjadi memicu keterlambatan pengerjaan proyek.

Pasalnya pembebasan lahan tidak semudah yang dibayangkan karena harus berhadapan dengan banyak warga dan berbagai kepentingan.

Dalam beberapa kasus, pembebasan lahan memerlukan waktu cukup lama. Bahkan, tidak menutup kemungkinan proyek bisa gagal karena masalah lahan yang tidak kunjung tuntas.   

Dengan banyaknya proyek strategis nasional di Lampung, pemerintah memiliki pengalaman panjang dalam memuluskan pembebasan lahan. Mulai dari proyek jalan tol, bendungan, saluran irigasi, hingga pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Namun, dari sederet keberhasilan dalam proses pembelian lahan rakyat masih menyisakan persoalan. Misalnya warga Natar, Lampung Selatan, Nurhalimah, yang mengeluhkan soal uang ganti untung (UGU) lahannya langsung kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu terjadi saat peresmian jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar, 8 Maret lalu. 

Tim Percepatan Pembebasan Lahan JTTS Lampung menyebut ada 10.979 bidang lahan di ruas Bakauheni—Terbanggibesar dan di ruas Terbanggibesar—Pematangpanggang ada 2.543 bidang lahan. Jumlah total ganti untung lahan tol di Lampung hampir Rp5 triliun. Besarnya uang ganti untung inilah yang harus dikelola dan diawasi. Bukan hanya lahan tol, proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung juga masih menyisakan beberapa pekon yang belum tuntas ganti rugi lahan.

Perlu upaya ekstra supaya proses pembebasan berjalan cepat dan tidak merugikan warga. Upaya pemerintah menyiasati proses pembebasan lahan yang lambat dengan memulai pembangunan di lahan yang sudah dibayar ganti untung menjadi kebijakan yang tepat. Artinya, pembangunan tidak harus menunggu semua lahan dibebaskan, tapi bisa dimulai secara bertahap di lokasi yang sudah dilepaskan warga.

Proses ganti untung lahan proyek sudah semakin transparan dengan melibatkan tim penilai independen. Perhitungan nilai lahan, bangunan, dan tanam tumbuh juga bisa digugat ke pengadilan jika memang tidak disepakati warga. Semua proses hukum terbuka lebar sehingga bisa ditempuh siapa pun.

Namun, pada praktiknya dalam proses pembebasan lahan ada saja pihak yang mencoba mengambil keuntungan. Mereka yang mencoba memancing di air keruh ini, bisa datang dari aparatur pemerintah, warga atau pihak ketiga. Untuk menumpas para broker dan petugas nakal, pengawasan berjenjang harus diterapkan sehingga semua upaya culas bisa terdeteksi. Upaya pungutan liar dan sejenisnya harus dipastikan tidak terjadi. Pembayaran kepada masyarakat juga harus lebih cepat dan langsung masuk ke rekening tanpa ada potongan.

Jika semua proses itu bisa dilakukan dengan baik dan ditunjang sikap warga yang positif mendukung proyek pemerintah, ke depan  pembebasan lahan jauh lebih cepat dan efisien. Ingat bahwa pembangunan infrastruktur ditujukan untuk memberikan manfaat bersama sehingga jangan pernah ada niat dan upaya untuk bermain curang.

Tim Tajuk Lampung Post

Berita Terkait

Komentar