#demotolakuuciptakerja#omnibuslaw#uuciptakerja#aktordemo

Aktor di Balik Demo UU Ciptaker Perlu Ditelusuri

( kata)
Aktor di Balik Demo UU Ciptaker Perlu Ditelusuri
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di sejumlah lokasi di Indonesia berakhir dengan kericuhan. Aksi ini diduga tak murni untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ada pihak-pihak yang menunggangi.

"Karena prinsipnya manusia itu saling menunggangi. Kalau saya mengatakan, di situ saling menunggangi antara satu pihak dan pihak yang lain," kata pengamat politik Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Minggu, 11 Oktober 2020.

Menurut dia, aksi demonstrasi terlebih terkait isu politik menjadi suatu rangkaian peristiwa yang tidak muncul secara tiba-tiba. Semuanya sudah terencana dan tersusun.

Dia tidak bisa memastikan siapa aktor dominan yang menunggangi demonstrasi penolakan Omnibus Law itu. Namun, ia melihat ada aktor politik di luar lapangan yang lebih dominan.

"Menurut saya, perlu dilakukan kajian mendalam ihwal hal tersebut (siapa aktor dominan demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja)," katanya. 

Dia menyarankan pemerintah membuka dialog dan menampung aspirasi aktor di balik demonstrasi Kamis, 8 Oktober 2020, itu. Namun, tidak semua aspirasi harus diakomodasi.

"Biasa saja jika para politikus berbeda pendapat. Tapi pada akhirnya masuk meja perundingan juga dan ada kompromi," ujarnya.

Sementara itu, 1.192 orang ditangkap akibat merusuh saat demo menolak UU Ciptaker di DKI Jakarta. Mereka terdiri atas siswa sekolah teknik mesin (STM), mahasiswa, buruh, dan pengangguran.

Dari jumlah itu, 285 orang kedapatan membawa senjata tajam (sajam). Kerusuhan ini membuat 18 pos polisi dan 20 halte bus TransJakarta rusak serta hangus terbakar.

"Ada 43 orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus.

Dia menjelaskan dari 43 tersangka, 14 di antaranya sudah ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan dan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan.

Sementara itu, 29 tersangka lain hanya dikenakan wajib lapor. Ancaman hukuman terhadap mereka masih di bawah 5 tahun sehingga tak perlu ditahan. "Rata-rata (ancaman penjara) 1 tahun, ada yang 4 bulan," ujarnya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar