#beritalampung#beritalampungterkini#kartupetaniberjaya#kpb

Akses Internet Jadi Kendala Pelaksanaan Program KPB Belum Maksimal

( kata)
Akses Internet Jadi Kendala Pelaksanaan Program KPB Belum Maksimal
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi saat ditemui di Kantor Dinas Kominfotik Lampung, Senin, 14 November 2022. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Salah satu kendala belum maksimalnya penerapan program Kartu Petani Berjaya (KPB) salah satunya karena jaringan atau akses internet yang belum maksimal. Untuk itu, saat ini pihaknya memfokuskan program KPB di daerah yang jaringan internetnya mendukung agar program berjalan seiring Pemerintah Provinsi Lampung mengatur mekanisme untuk daerah yang kurang akses internet.

"Kesulitan mendaftar KPB ini faktor utama yang memengaruhi adalah jaringan. Kami sekarang maksimalkan dulu di daerah yang akses internetnya mudah sembari terus melakukan perbaikan sistem," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi saat ditemui di Kantor Dinas Kominfo, Senin, 14 November 2022.

Baca juga: Warga Banjarsari Kecewa Pengerjaan Jalan ke Capit Urang Terkesan Asal Jadi 

Kusnardi juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran guna mendukung kesuksesan program KPB. "Kalau anggaran dari APBD kabupaten/kota itu tidak diwajibkan dan itu bergantung pemda masing-masing. Anggaran itu digunakan sosialisasi atau perbaiki infrastruktur menuju tempat pertanian. Gubernur juga memberikan hadiah kepada kepala daerah yang memberikan perhatian kepada KPB," ujarnya.

Jika pemerintah daerah bisa membantu menyelesaikan persoalan jaringan internet di daerah yang sulit mengakses KPB, daerah tersebut patut mendapatkan apresiasi. "Guna mendukung dan membantu para petani melalui program ini," katanya.

Dia juga mengatakan jika KPB saat ini berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Petani yang terdaftar dalam KPB juga bisa mengajukan pinjaman ke perbankan melalui kredit usaha rakyat (KUR). "Sistem juga sudah kami perbaiki dengan berbasis NIK. Kalau dulu kan macam-macam sektor pertaniannya. Tapi sekarang bisa langsung tahu mau pilih budi daya apa dan ini otomatis bisa langsung dipilih," katanya.

Sehingga pemkab/kota bisa membantu untuk melakukan sosialisasi. "Sangat perlu pengenalan, sosialisasi, dan arahan sehingga petani ini bisa mendapatkan wadah yang memang sesuai dengan kapasitasnya dan merasa bukan hanya iming-iming saja, tapi memang fasilitas yang mendukung keberlanjutan," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar