#CPNSD#LampungTimur#PNS#ASN#Lampung#Penerimaan#Pelamar#Akreditasi

Akreditasi PT Sesuai Kelulusan Pelamar CPNS

( kata)
Akreditasi PT Sesuai Kelulusan Pelamar CPNS
Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim, Noer Alsyarief, Kamis (11/10/2018). (Lampost/Djoni Hartawan Jaya)

SUKADANA (Lampost.co) -- Akreditasi  perguruan tinggi (PT)/program studi (Prodi) pelamar CPNS 2018 tetap harus saat kelulusan sesuai ketentuan yang tercantum dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men Pan RB) No.B/480/M.SM.01.00/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang penjelasan perubahan Per Men Pan No.36 tahun 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lamtim, Noer Alsyarief, kepada lampost.co, Kamis (11/10/2018) menjelaskan, masalah akreditasi PT/Prodi pelamar CPNS tersebut sempat menimbulkan keragu-raguan pihak Panselda CPNS Kabupaten Lamtim 2018. Sebab masalah akreditasi itu sempat beberapa kali berubah.

Per Menpan No.36 tahun 2018 yang mengatur tentang akredetasi tersebut kata Alsyarief, terdapat pada point H angka 3 yaitu, calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan.

Selanjutnya dirubah calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  dan/atau  Kementerian  Agama,  dan  lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes.

Menyusul perubahan itu kata Alsyarief,  kemudian terbit Surat Men Pan RB No.B/480/M.SM.01.00/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang penjelasan perubahan Per Menpan RB No.36 tahun 2018.

Dalam surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dan ditandantangi oleh Men Pan RB Syafruddin tersebut dijelaskan, khusus mengenai akreditasi menjadi calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PT Kes pada saat kelulusan.

Karena adanya beberapa kali perubahan itu lanjut Alsyarief, pihak Panselda CPNS Kabupaten Lamtim 2018 menjadi ragu untuk menetapkan ketentuan tentang akreditasi mana yang akan digunkan. Karena itulah pada Selasa (9/10/2018) pihaknya memutuskan berkonsultasi langsung ke Panselnas CPNS 2018 di Jakarta.

Hasil konslutasi tersebut menyatakan bahwa, ketentuan akreditasi PT/Prodi yang digunakan bagi pelamar CPNS yaitu sesuai dengan isi surat Menpan No.B/480/M.SM.01.00/2018 tanggal 2 Oktober 2018, tentang penjelasan perubahan Per Menpan RB No.36 tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akreditasi PT/Prodi pelamar CPNS harus pada saat kelulusan. “Hasil konsultasi kami ke Panselnas menyebutkan bahwa akreditasi PT/Prodi pelamar CPNS harus sesuai isi surat Menpan No.B/480/M.SM.01.00/2018, artinya akreditasi tersebut terdaftar  pada saat kelulusan,” katanya.

Hanya saja meski demikian, saat verifikasi berkas para pelamar tambah Alsyarief, Panselda tidak gegabah dan serta-merta menetapkan langsung akreditasi pelamar jika yang dilampirkan satu tahun setelah kelulusan. Panselda akan berusaha menelusuri akreditasi pelamar dimaksud melalui website.

Sebab jika seperti itu yang ditemukan tidak menutup kemungkinan akreditasi tersebut merupakan perpanjangan dari akreditasi sebelumnya. Kemudian jika dari hasil penelusuran di website memang benar akreditasi itu merupakan perpanjangan, maka pelamar yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat.

Namun sebaliknya jika ditelusuri di website ternyata akreditasi tersebut bukan merupakan perpanjangan, dan merupakan akreditasi yang baru pertamakali kali bagi PT/Prodi tersebut, maka berkas pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan nomor test atau nomor ujian.

 

 

 

 

Joni Hartawan Jaya

Berita Terkait

Komentar