#paripurna#beritanasional#akddpr

AKD DPR RI Terbentuk, Paripurna Perdana Bakal Digelar Pekan Depan

( kata)
AKD DPR RI Terbentuk, Paripurna Perdana Bakal Digelar Pekan Depan
Rapat penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

JAKARTA (Lampost.co) -- Sembilan fraksi DPR satu suara dalam rapat penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Mereka bakal menggelar rapat paripurna perdana pada Selasa, 23 Oktober 2018.
 
"Alhamdulilah bisa mendapat hasil musyawarah dan mufakat," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat 18 Oktober 2019.
 
Rapat penyusunan AKD dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Rapat diikuti sembilan ketua fraksi.

Mereka membahas sejumlah poin, yaitu jumlah dan komposisi anggota dalam AKD, komposisi anggota tiap fraksi, dan jumlah pimpinan AKD. Mereka juga membahas mekanisme pemilihan AKD serta penetapan jadwal rapat DPR masa persidangan 2019-2020.
 
"Kami menyetujui komposisi jumlah anggota fraksi pada tiap komisi adalah 48 sampai 56 anggota," ujar Puan.
 
Puan menyebut mereka menyetujui jumlah komposisi anggota fraksi pada Mahkamah Kehormatan Dewan sebanyak 17 orang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR terdiri dari 100 orang yang terdiri dari 80 perwakilan daerah pemilihan (dapil), sembilan pimpinan fraksi, dan 11 pimpinan komisi.
 
Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, hasil kesepakatan rencananya akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa, 22 Oktober 2019. Mereka juga akan menyampaikan penetapan bidang tugas pimpinan DPR.
 
Puan membeberkan peran empat wakil DPR. Politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin bakal membidangi politik, hukum, dan keamanan (polhukam), Politisi Partai NasDem Rachmad Gobel akan membidangi urusan industri dan pembangunan. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akan membidangi kesejahteraan rakyat (kesra).
 
"Bidang ekonomi dan keuangan akan dipimpin Pak Dasco (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)," tutur Puan.
 
Ke depannya, Puan mengaku ingin mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap rapat. Hal itu, kata dia, akan dilakukan sebelum melakukan aturan lain untuk mencapai mufakat.
 

Medcom

Berita Terkait

Komentar