#khilafatulmuslimin

Sistem Khilafatul Muslimin Disebut Terlarang

( kata)
Sistem Khilafatul Muslimin Disebut Terlarang
Polda Metro Jaya menggeledah Kantor Khilafatul Muslim. Lampost.co/ Salda Andala


Bandar Lampung (lampost.co)-- Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila) Rudy mengatakan sistem khilafatul muslimin perlu dilarang karena ingin mengganti sistem demokrasi dengan khilafah.


Menurutnya, sistem khilafah itu tidak ada di ketatanegaraan hukum yang hanya ada dua, meliputi republik dan monarki.

"Karena kita udah punya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sebenarnya konsep negara khilafah itu ya sebetulnya nggak ada ya dalam konteks negara," katanya sambung via telepon, Minggu 12 Juni 2022.

Rudy menjelaskan hal ini pun bisa berdampak pada doktrin yang ada di masyarakat tentang negara khilafah itu sendiri. Selain itu juga dalam sejarah itu sudah sering dilakukan, misal dalam konteks Negara Islam Indonesia (NII) yang sudah gagal.

"Jadi tidak dibiarkan karena akan menjadi tidak stabil, dan mempunyai doktrin terkait negara dalam negara," ujarnya.

Menurutnya, pihak kepolisian dari awal sudah kebobolan karena membiarkan praktik ini terjadi, lalu  baru saat ini mulai diberantas.

“Seperti donasi mereka itu kan ada banyak juga di masjid dan supermarket. Tetapi, tidak pernah ada kontrol terhadap itu dan enggak tahu arah donasinya ke mana. Jadi memang harus mulai sekarang ya polisi bantu oleh ormas-ormas Islam yang berhaluan NKRI untuk memantau," tuturnya.

Ia pun menyanyangkan juga tindakan kepolisian yang bersikap represif saat menggeledah markas Khilafatul Muslimin. Menurutnya tindakan humanis perlu dikedepankan dalam hal ini.

"Tidak sampai dengan kekerasan ya karena kita sebetulnya ada yang namanya HAM juga dalam konteks penegakan hukum," jelasnya.

Dialog

Sementara itu, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan perlu dialog antar umat beragama dan mengedepankan asas praduga tak bersama kepada kelompok yang diduga separatis.

"Saya kira memang banyak hal dimaksimalkan, yakni dialog antar umat beragama. Memastikan apakah mereka akan mengancam secara riil dan verifikasi," kata Yusdianto saat dihubungi menanggapi penangkapan petinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, Minggu 12 Juni 2022.

Baginya pun dialog bertujuan untuk bersama-sama mempererat dan menghormati perbadaan dan membangun rasa kebhinekaan. "Hal begini saya kira perlu dikoreksi ke depannya," jelasnya.

"Daripada mengedepankan tindakan hukum. Tetapi kita harus buktikan kalau mereka benar makar," tuturnya.

Dian Wahyu K








Berita Terkait



Komentar