#TPATANJUNGSARI#BERITALAMPUNGSELATAN

Akademisi Sebut Aparat Harus Cek TPA Tanjungsari

( kata)
Akademisi Sebut Aparat Harus Cek TPA Tanjungsari
Warga membuang sampah di TPA terbesar di Kecamatan Natar, TPA Tanjungsari. (Foto: Lampost.co/ Febi Herumanika)


Kalianda (Lampost.co) -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Eddy Rifai, menilai proyek pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungsari bisa diselidiki dari informasi di media. Oleh sebab itu, aparat harus mengecek ke TPA Tanjungsari.

"Iya bisa diselidiki kalau pun tidak ada laporan. Media massa itu kan sudah memberi informasi jadi wajar mereka (penegak hukum) mengecek kebenaran di lapangan," kata Eddy Rifai melalui telepon, Senin, 12 April 2021.

Menurutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sangat wajar melihat proses pembangunan TPA Tanjungsari tersebut. Sebab anggaran negara untuk pembangunan sangat besar. Berdasar pemberitaan, ada beberapa item dari proyek tidak dikerjakan meski susah dilakukan lelang di LPSE. 

"Kan ada APIP sebagai pengawas sudah sewajarnya mereka mengecek ke lokasi apakah proyek tersebut sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, penegak hukum harus turun menyelidiki kasus tersebut," ujar Eddy.


Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menyayangkan pekerjaan pembangunan TPA Tanjungsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Walhi Lampung menilai pembangunan TPA itu tidak sesuai ketentuan. 

"Pembangunan TPA itu ada sistem dan tata cara serta aturan yang mesti dilakukan dalam pembangunannya, tidak bisa sembarangan. Kalau dikerjakan sembarangan masyarakat sekitar TPA tentu akan sangat dirugikan. Kalau TPA itu dinilai merugikan masyarakat dia masuk dalam kejahatan hak asasi manusia," kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri melalui telepon, Senin, 12 April 2021. 

Menurutnya, tiap TPA yang dibangun mesti ada pengelola limbah baik limbah tinja maupun limbah dari TPA tersebut. 

Walhi menyayangkan pembangunan TPA di Natar yang kurang maksimal. Hal itu akan berdampak terhadap lingkungan hidup masyarakat luas. Menurut Irfan, jika ada pelanggaran, hal itu bisa masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. 

Ia menegaskan perlu ada penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kejaksaan mengingat anggaran yang keluar dari APBN untuk TPA Tanjungsari cukup besar dan dana itu adalah uang rakyat. 

"Kami mendesak KPK beserta kejaksaan turun tangan untuk menyelidiki persoalan TPA Tanjungsari ini. Terlebih ada banyak anggaran yang diduga sudah dilakukan proses lelang tapi bentuk pembangunan tidak ada," ujarnya. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar