#gender#politik#lampung

Akademisi Nilai Keterlibatan Perempuan di Panggung Politik Minim

( kata)
Akademisi Nilai Keterlibatan Perempuan di Panggung Politik Minim
Tangkapan layar webinar yang digelar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung membahas peran gender dan kepemimpinan perempuan secara virtual, Kamis, 19 Agustus 2021.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (Fisip Unila), Ari Darmastuti, menyampaikan keterlibatan perempuan dan peran perempuan dalam ranah politik masih minim. Keterwakilan 30% perempuan dalam parlemen belum bisa dikatakan maksimal. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

"Persepsi publik terkait perempuan dan politik melibatkan kesenjangan gender atau ketidakadilan gender. Hal itu merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial," kata Ari Darmastuti dalam Webinar Kajian Gender dan Politik bertema Kepemimpinan Perempuan Kepala Daerah di Era Otonomi Daerah, Kamis, 19 Agustus 2021.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Apresiasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Menurutnya, perempuan memiliki peran yang penting dalam ranah politik. Perempuan dan politik menjadi suatu kepentingan yang harus dijalankan agar kesetaraan dan pemenuhan hak – hak perempuan dapat terpenuhi. Perwakilan perempuan dituntut ikut serta dalam pembuatan peraturan ataupun kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan.

"Oleh sebab itu perempuan dan politik jangan dijadikan hal yang tabu. Perempuan juga berkiprah di dunia politik. Dengan demikian, seluruh hak dan kepentingan bersama dapat terpenuhi," ujar Pengajar Magister Ilmu Pemerintahan Unila itu.

Acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan dipandu langsung oleh Ari Darmastuti itu mengupas mengenai peran gender dan kepemimpinan perempuan di panggung politik. Diskusi itu juga dihadiri oleh para pemimpin perempuan kepala daerah di Lampung sebagai narasumber. Mereka diantaranya Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Tanggamus Dewi Handajani, dan Bupati Tulangbawang Winarti yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Tulangbawang Anthoni.

Bupati Tanggamus, Dewi Handjani menyampaikan stigma perempuan kaum yang lemah dan terpinggirkan merupakan masalah bersama. Menurutnya, keberadaan perempuan juga harus dilibatkan dalam segala aspek kehidupan.

“Peluang dan hak yang sama baik berkontribusi maupun berkiprah menentukan arah dari pembangunan. Selain itu, sama sama memperjuangkan hak perempuan dan menanamkan pemikiran bahwa kesetaraan gender sangat perlu untuk diperhatikan," katanya.

 

 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar