#mafiatanah#sengketatanah

Akademisi Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Mafia Tanah

( kata)
Akademisi Dorong Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Mafia Tanah
Sertifikat tanah. Antara/Umarul Faruq


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mendorong agar pemerintah membentuk satgas khusus mafia tanah untuk membongkar kejahatan pertanahan yang disinyalir terorganisir.

"Pemerintah harus segera membentuk tim khusus mafia tanah jaksa, polisi, dan pemerintah bersama untuk mengusut mafia tanah dalam konteks pencegahan, penindakan, dan penyelesaian terkait dengan perkara tanah,"katanya.

Menurut Yusdianto, ada tiga konflik tanah di Lampung yakni pribumi dengan pendatang, pribumi dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah. Dia menyatakan ketegasan pemerintah memberantas mafia tanah sangat dibutuhkan.

"Pemerintah dalam hal ini selama ini cenderung membiarkan. Dimana mafia tanah ini bisa disinyalir melibatkan oknum BPN," ujarnya. 

Baca juga: 301 Sengketa Tanah di Lampung Terjadi dalam 5 Tahun

Yusdianto menerangkan kasus pertanahan itu bisa masuk pidana dan bisa perdata. Untuk pidana dapat dijerat pemalsuan surat, persekongkolan, dan permufakatan jahat bila ada pihak ketiga yang terlibat.

"Banyak  masyarakat yang dikorbankan tentang mafia tanah ini. Termaksud dengan BPN dilibatkan mereka yang tahu persis,"katanya.

Namun, Yusdianto menyebutkan sebagai negara hukum, masyarakat juga harus menghargai prinsip equal and balances dan tidak subjektif terhadap sebuah kasus. Menurutnya, persoalan tanah atau sengketa tanah tidak selalu bisa diasumsikan sabagai sebuah permainan mafia tanah.

Diberitakan sebelumnya, Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampung mencatat 301 kasus sengketa tanah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Lampung selama 2015-2020. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar