#pilkada#pemilu#politik#beritalampung#wabahcorona

Akademisi dan Mantan Ketua KPU Lampung Setuju Pilkada Ditunda

( kata)
Akademisi dan Mantan Ketua KPU Lampung Setuju Pilkada Ditunda
Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung sekaligus Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Nanang Trenggono. Dok. 

Bandar Lampung (Lampost.co): Wabah virus korona atau Covid-19 di Indonesia berdampak terhadap proses jadwal, tahapan, dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah menunda empat tahapan pemilihan yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan bakal calon, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Namun, untuk pemungutan suara di Pilkada 2020, sejauh ini KPU belum ada keputusan.

Di Provinsi Lampung memiliki 8 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada yakni Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan dan Pesisir Barat. Bakan untuk pagelaran pesta demokrasi Pilkada di 8 kabupaten/kota se-Lampung penyelenggara dan pengawas sudah menyepakati anggaran sebesar Rp376.598.484.200 dengan rincian Bawaslu Rp109.055.512.000 dan KPU Rp 267.542.972.200 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Mantan Ketua KPU Provinsi Lampung sekaligus Akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Nanang Trenggono berpendapat bahwa pihaknya setuju Pilkada 2020 ditunda. Apalagi melihat situasi saat ini sangat besar potensi penundaan pilkada mengingat pandemi coronavirus disease (covid-2019) sedang melanda Indonesia. Hal itu akan berdampak pada wilayah-wilayah yang menggelar pilkada.

"Setuju ditunda saja. Lebih penting dan dituntaskan menyelamatkan rakyat dari bahaya virus Covid-19. Menyelesaikan persoalan Covid-19 akan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa kita," kata Nanang kepada Lampung Post, Jumat, 27 Maret 2020.

Nanang yang juga Juru Bicara Rektor Universitas Lampung ini juga berpendapat bahwa pemerintah pusat bersama KPU RI, Bawaslu RI, dan jajaranya harus membahas mengenai tindak lanjut pesta demokrasi ini dan menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Begitupun mengenai anggaran Pilkada 2020 tersebut yang sudah disiapkan dan direncanakan bahkan dikeluarkan harus secara bijaksana dimanfaatkan.

"Itu soal teknis keuangan saja. Kondisi sekarangkan protokol darurat Covid-19. Semua persoalan teknis apapun menyesuaikan. Kita harus kerja sama, gotong royong, tidak mengeluh dan tidak patah mental bersama-sama dengan pemerintah dan presiden RI memerangi virus ini," kata Nanang Trenggono.

Sementara itu, pengamat politik Unila Darmawan Purba mengatakan rencana penundaan Pilkada, Presiden mempunyai kapasitas mengeluarkan Perppu untuk penundaan Pilkada, namun harus melihat beberapa pertimbang yang memaksa.

"Kasus penyebaran virus korona semakin bertambah, kemungkinan besar pilkada akan ditunda. Kami mengajak semua elemen masyarakat sama-sama tingkatkan kesadaran agar memutus ratai penularan virus ini," ujarnya.

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan siap menunggu arahan KPU RI. "Jika memang rencana penundaan jalan terbaik. Melihat situasi penyebaran virus yang semakin meluas, maka kami siap menunggu instruksi pusat," ujarnya.

Divisi Pengawasan Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, mengatakan masih menunggu evaluasi lebih lanjut dari situasi darurat bencana korona. “Kita belum sampai pada penundaan pencoblosan. Kita lihat hingga masa tanggap darurat 29 Mei berakhir, baru akan dievaluasi jika memang di tunda pihaknya siap,” ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar