#dewanpers#polda

Ahli Pers Lampung: Polda dan Dewan Pers Koordinasi Penegakan Hukum soal Penyalahgunaan Profesi Wartawan

( kata)
Ahli Pers Lampung: Polda dan Dewan Pers Koordinasi Penegakan Hukum soal Penyalahgunaan Profesi Wartawan
Ahli Pers Dewan Pers Iskandar Zulkarnain foto bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Lampung di Mapolda Lampung, Bandar Lampung, Jumat, 1 April 2022. (Lampost.co/Salda Andala)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ahli Pers Dewan Pers dari Lampung Dr Iskandar Zulkarnain mengatakan, Nota Kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers menguntungkan kedua belah pihak dalam penegakan hukum.

"Pihak penyidik kepolisian harus mengetahui UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Nota Kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers Nomor 2/DP/MoU/II/20217 Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Hal itu dimaksudkan agar polisi bisa menangani kasus yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik,"kata Iskandar yang juga pemimpin redaksi Lampung Post itu di Mapolda Lampung, Jumat, 1 April 2022. 
 
Menurutnya, isi Nota Kesepahaman yang ditangani Kapolri itu berisi tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers. Nota ini menjadi sejarah baru dalam upaya perlindungan terhadap wartawan dan kemerdekaan pers.

"Tujuan dari adanya nota kesepahaman dalam rangka terwujudnya penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers yang berimbang serta menghormati supremasi hukum,"katanya.

Iskandar juga menyampaikan jika wartawan tidak terdaftar di Dewan Pers, dalam hal membuat suatu berita yang merugikan orang lain atau menyebarkan berita bohong, polisi harus menindak tegas. Sebab itu bukan produk jurnalistik. Menurutnya, oknum yang mengaku wartawan bisa dikenakan Pasal 27 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Iskandar menyatakan Pasal 27 itu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebab, dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan dilarang membuat berita bohong atau memfitnah pada poin ke 4.

 "Gak ada wartawan memeras, itu bukan wartawan. Karena dalam UKW diajarkan untuk menulis berita yang akurat, konfirmasi, sopan, dan lain sebagainya," ujar dia. 

 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar