#beritalampung#beritapesibar#bawaslu#pemilu

Agus Istiqlal Tanggapi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemkab Pesisir Barat

( kata)
Agus Istiqlal Tanggapi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pemkab Pesisir Barat
Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal (kiri) bersama Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik. Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menanggapi terkait dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pemilu 2024. "Saya meminta agar semua ASN netral dan tidak memihak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Agus, Rabu, 5 Oktober 2022.

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala dinas pada Pemkab Pesisir Barat yang berinisial INS tersebut. Agus meminta agar semua pihak melakukan verifikasi kejadian yang sebenarnya-benarnya.

"Saya sudah sampaikan dengan salah satu anggota Bawaslu Pesisir Barat. Saya minta agar semua pihak dapat membedakan konteks INS itu sebagai kepala dinas dengan INS sebagai Hindu Darma Provinsi Lampung," kata Agus.

Baca juga:  Dinas Perdagangan Tambah Stok Barang di Pasar Murah

Agus mengatakan posisi INS merupakan tokoh agama Hindu yang ada di Provinsi Lampung. "Melihat posisinya yang bersangkutan merupakan tokoh agama Hindu. Tentu kita juga harus lebih bijak melihat permasalahannya. Seumpamanya ada guru ngaji yang mengantarkan muridnya daftar menjadi anggota Bawaslu. Begitulah posisi yang bersangkutan. Saya pikir kita harus lebih bijak menanggapi hal tersebut," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Irwansyah, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Bupati Agus agar menginstruksikan kepada ASN senantiasa menjaga netralitasnya. 

Irwansyah mengatakan pencegahan dini kepada ASN dan tenaga kontrak daerah dianggap penting dilakukan agar tercipta situasi kondusifitas pesta demokrasi 2024 mendatang.

"Yang jelas Bawaslu sudah mengingatkan. Jadi ke depan tidak ada lagi ASN yang tidak tahu batasan-batasan seorang ASN di ranah suksesi 2024 nanti," kata Irwansyah.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pesibar, Abdul Kodrat mengatakan berdasarkan hasil investigasi awal dan pengembangan tentang adanya dugaan pelanggaran salah satu ASN pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berinisial INS yang diduga melanggar netralitas ASN karena ikut hadir dan mengantarkan salah satu bakal calon pada penjaringan Bacalon Anggota DPR RI di DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.

"Keterangan dari INS sudah kami peroleh dan akan kami kaji. Namun dilain kesempatan, kami juga mendapatkan informasi awal bahwa adanya dugaaan keikutsertaan ASN lain di kegiatan tersebut. Selain dari Pesibar ternyata ada oknum PNS lain yang ikut hadir saat acara tersebut. Ada yang bertugas di Lampung Tengah dan bertugas di Bandar Lampung Lampung. Kami sudah mengantongi nama-nama itu dan kami teruskan kepada Bawaslu Provinsi," kata Kodrat.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar