#beritalampung#beritalambar#kendaraandinas

9 Tahun Berlalu, Mantan Aleg SW Sundari Diminta Ganti Rugi Randis Yang Dihilangkan

( kata)
9 Tahun Berlalu, Mantan Aleg SW Sundari Diminta Ganti Rugi Randis Yang Dihilangkan
Wakil Ketua DPRD Lambar Sutikno yang juga selaku ketua DPC Partai Demokrat Lambar. Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co): Ketua DPC Partai Demokrat yang juga selaku Wakil Ketua I DPRD Lampung Barat, Sutikno, meminta agar mantan anggota legislatif SW Sundari dari Demokrat untuk segera menyelesaikan ganti rugi kendaraan dinas yang hilang saat dipinjamnya ketika menjadi ketua Komisi III DPRD Lambar pada 2013 lalu.

Hal itu disampaikanya dengan alasan kendaraan dinas tersebut adalah aset negara bukan milik pribadi. "Kemudian saat diambil, kondisi mobil masih baru karena baru beberapa hari dari hasil pengadaan Pemkab," kata Sutikno, Rabu, 16 November 2022.

Sutikno menjelaskan kendaraan dinas tersebut jenis Daihatsu Terios BE-2225-MZ. "Sampai saat ini kasus tersebut sudah 9 tahun, tapi yang bersangkutan belum juga ada niat untuk menyelesaikannya sesuai dengan keputusan TPGR Pemkab itu. Mestinya yang bersangkutan tanggungjawab," kata Sutikno.

Baca juga: Bentrokan Antarmahasiswa FH UMM akibatkan Lima Orang Terluka

Hasil perhitungan dan keputusan yang dilakukan TPGR, kata dia, SW Sundari diminta untuk menggantinya senilai Rp171,900 juta. Namun hingga saat ini yang bersangkutan belum menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil perhitungan yang ditetapkan oleh TPGR senilai Rp171,900 juta.

Menurut Sutikno, kendaraan dinas yang dipinjampakainya itu adalah milik pemerintah, jika hilang maka siapapun yang memegangnya harus bertanggungjawab untuk mengganti rugi sesuai aturan yang ada.

"Meskipun kejadian itu telah lama dan yang bersangkutan sudah tidak menjabat sebagai anggota dewan lagi, tetapi diharapkan SW Sundari tetap bertanggungjawab untuk menggantinya sebab kendaraan itu adalah aset negara," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lambar Pirwan Bachtiar, menjelaskan sesuai dengan ketentuan maka mantan anggota legislatif SW Sundari itu tetap harus bertanggungjawab untuk mengganti rugi, karena kendaraan itu bukan milik pribadi melainkan aset negara. Jika penggantian itu tidak dilakukan maka hal itu akan terus menjadi temuan.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan dari tim ganti rugi, bahwa saat itu SW Sundari baru menyetor Rp12 juta ditambah sertifikat tanah untuk jaminan. Jumlah yang disetor untuk ganti rugi itu masih belum sesuai dengan angka yang ditetapkan oleh tim TPGR.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar