#beritalambar#randis#beritalampung

9 Kecamatan di Lambar dapat Mobil Dinas Sewaan

( kata)
9 Kecamatan di Lambar dapat Mobil Dinas Sewaan
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Image

Liwa (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mulai memberlakukan pemberian kendaraan dinas kepada pejabat dengan sistem kontrak atau sewa di Tahun Anggaran 2020.

Kepala Bappeda Lambar Okmal mengatakan Pemkab Lambar telah mengalokasikan pemberian kendaraan dinas baru dengan sistem kontrak atau sewa kepada 9 kecamatan. Pemberian diutamakan bagi camat/kecamatan yang kendaraan dinasnya saat ini sudah tidak layak lagi.

"Kedepan, secara bertahap bagi OPD yang kendaraan dinasnya sudah tidak layak lagi akan diberikan kendaraan operasional dengan sistem kontrak atau sewa per tahun," kata dia, Selasa, 10 Desember 2019.

Ia mengatakan kendaraan dinas itu dikontrak dengan perusahaan penyedia jasa kendaraan dengan waktu kontrak per 1 tahun lalu diperpanjang. Alokasi dana yang disiapkan untuk sewa kendaraan itu telah dicadangkan sekitatar Rp6-8 juta per bulan untu tiap kendaraan.

"Besaran biaya sewa bergantung dengan hasil penawaran. Kendaraan roda empat yang akan disewa itu adalah jenis kijang," kata dia.

Okmal mengatakan pemberian kendaraan untuk operasional dengan sistem sewa itu akan secepatnya dilaksanakan mulai 2020.

Bahkan menurutnya, kedepan pemberian kendaraan untuk operasional dengan sistem sewa itu akan diberlakukan kepada seluruh pejabat yang kendaraanya dinilai tidak layak pakai lagi kecuali untuk bupati atau wakil bupati, pimpinan DPRD, sekretaris kabupaten dan asisten pemerintahan.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan pemberian kendaraan dinas model sewa. Dari sisi dana pemeliharaan tentunya akan lebih efisien. Sebab sistem sewa Pemkab Lambar tidak akan menganggarkan dana pemeliharaan kendaraan. Selain itu, sistem kontrak tidak ada keterikatan dengan pencatatan aset.

"Selama ini ketika pemegang kendaraan berganti karena mutasi pejabat terkadang ada kendaraan yang kondisinya berubah yang tentunya akan berpengaruh terhadap pencatatan aset. Kemudian dari sisi pelayanan, kendaraan operasional tidak hanya dimanfaatkan untuk pejabatnya saja akan tetapi juga bisa digunakan oleh staf untuk kepentingan pelayanan," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar