#Bansos

9.123 Rekening Penerima Bantuan Sembako di Lampura Bermasalah 

( kata)
9.123 Rekening Penerima Bantuan Sembako di Lampura Bermasalah 
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinsos, Yuni Santoso, di ruang kerjanya, Senin (28-12-2020). Lampost.co/Yudhi Hardiyanto


Kotabumi (Lampost.co) -- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyebut dari target 74.256 keluarga penerima manfaat (KPM) program di kabupaten hanya 65.133 yang terealisasi dan dapat melakukan transaksi melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk pengambilan paket sembako melalui e-waroeng

"Dari data per November 2020, tercatat ada 9.123 KPM yang belum mengakses transaksi paket sembako melalui KKS ke e-waroeng. Data itu mesti diverifikasi untuk 2021," ujar Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinsos Lampura Yuni Santoso, Senin, 28 Desember 2020. 

Beberapa sebab terkendalanya akses adalah karena meninggal dunia, adanya data ganda, atau nama dan alamat KPM yang tertera tidak sesuai.

"Permasalahan terbanyak karena pemanfaatan KKS untuk melakukan transaksi ke e-waroeng tidak terdistribusi pihak bank. Dalam hal ini, nama KPM tidak masuk data bayar pihak bank dan untuk perbaikan data KKS. Ini menjadi tanggung jawab pihak bank yang bersangkutan," kata dia. 

Nilai yang diterima dari program sembako Kementerian Sosial (Kemensos) ini adalah berupa bahan pangan sumber karbohidrat (beras atau bahan pangan lokal seperti jagung, pipilan, dan sagu), sumber protein hewani (telur, ayam, daging sapi, dan ikan segar), sumber protein nabati (kacang-kacangan), serta vitamin dan mineral (buah-buahan). Angka bantuan yang diterima per KPM sebesar Rp200 ribu/bulan. 

"Di Lampung Utara, bahan pangan yang disalurkan per KPM dalam bentuk beras medium sebanyak 10 kg dengan harga satuan Rp9.450,-/kg, telur 30 butir, kacang hijau 1/2 kg, kentang 1 kg, buah jeruk atau apel 1 kg," jelas Yuni. 

Sebelum didistribusikan ke KPM, pengelola e-waroeng melakukan sortir barang. Bila ada kerusakan, bahan pangan tersebut mesti dikumpulkan serta dilaporkan ke pihak suplayer untuk diganti bahan pangan yang baru.

"Kalau pihak suplayer barang tidak mau mengganti bahan pangan yang rusak, perwakilan kelompok Kube dapat melaporkan hal itu langsung ke pihak pendamping, Bulog, maupun Dinsos kabupaten," kata dia. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar