#djp#pajak

81,67% Sengketa Pajak Dimenangkan DJP Bengkulu-Lampung

( kata)
81,67% Sengketa Pajak Dimenangkan DJP Bengkulu-Lampung
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sarwa Edi. Dok DJP 


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengadilan Pajak telah menerbitkan 60 putusan terkait upaya hukum wajib pajak berupa banding atau gugatan atas keputusan keberatan/non keberatan selama periode triwulan I-III tahun 2021.

Dari 60 putusan Pengadilan Pajak yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, sebanyak 49 putusan menolak permohonan gugatan/banding wajib pajak atau dengan kata lain rasio kemenangan DJP dalam sengketa pajak sebesar 81,67%.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sarwa Edi mengatakan, dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dimana produk hukum yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan tersebut berupa surat ketetapan pajak (SKP).

"Apabila wajib pajak merasa tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak berupa pengajuan keberatan maupun non-keberatan yang disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar," katanya dalam siaran resmi, Jumat, 26 November 2021.

Baca: Realisasi Penerimaan Pajak Lampung Capai Rp4,4 Triliun

 

Ia menjelaskan, atas permohonan wajib pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan untuk pengajuan keberatan dan paling lama 6 bulan untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP) .

Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan maupun non keberatan yang diterbitkan DJB, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa pengajuan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Apabila wajib pajak tetap masih belum puas dengan putusan banding atau gugatan, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya berupa Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA). 

"Pengajuan keberatan, banding dan peninjauan kembali merupakan salah satu hak dari wajib pajak. Jadi disamping memiliki kewajiban perpajakan, wajib pajak juga memliki hak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya," katanya. 

Pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar