#pilkada#pemilu2024

8 Bupati/Wali Kota di Lampung Dirugikan Pilkada 2024

( kata)
8 Bupati/Wali Kota di Lampung Dirugikan Pilkada 2024
Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Faisal Abdalla


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala daerah yang terpilih hasil pemilihan 2020 menjadi pihak paling dirugikan atas berlakunya pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) pada 2024.

Di Lampung terdapat tujuh kepala daerah pemenang Pilkada 2020, yakni Kota Bandar Lampung Eva Dwiana-Dedi Amarullah, Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto-Pandu Kesuma, Lampung Tengah (Lamteng) Musa Ahmad-Ardito, Lampung Timur (Lamtim) Dawam Rahardjo-Azwar Hadi, Pesawaran Dendi Ramadhona-S Marzuki, Way Kanan Raden Adipati Surya-Ali Rahman, Metro Wahdi Sirajuddin-Qomaru Zaman, dan Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal- Zulqoini Syarif.

Masa jabatan mereka berkurang dari seharusnya lima tahun menjadi empat tahun. Demikian disampaikan tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Arief Hidayat ketika memberikan masukan perihal kedudukan hukum para pemohon atas pengujian materiel Undang-Undang No 10/2016 tentang Pilkada.

“Mereka yang seharusnya kehilangan masa jabatan, tidak full (penuh) adalah (kepala daerah) yang dilantik pada 2020,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo pada sidang pemeriksaan perkara di Gedung MK, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022.

Baca: Gubernur Diyakini Tunjuk Sosok Terbaik untuk Pj Bupati Tubaba

 

Permohonan pengujian UU Pilkada diajukan Bartolomeus Mirip sebagai pemohon I yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Intan Jaya, Papua pada 2017 dan kembali ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2022. Namun, terhalang karena aturan pasal.Pasal 201 Ayat (7) dan (8) UU 10/2016 bahwa pilkada serentak secara nasional digelar November 2024. Pemohon II adalah Makbul Mubarak, warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2020.

Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul meminta pemohon lebih mengelaborasi kerugian konstitusional atas berlakunya pasal-pasal yang diujikan untuk memperkuat kedudukan hukum. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan ketentuan dalam pemilu dan pilkada merupakan kewenangan pembuat undang-undang atau open legal policy.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar