#netralitasasn#pilkada#beritalamsel

8 ASN Pemkab Lamsel Tersandung Dugaan Pelanggaran Netralitas

( kata)
8 ASN Pemkab Lamsel Tersandung Dugaan Pelanggaran Netralitas
Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lamsel, Khoirul Anam. Lampost.co/Armansyah


Kalianda (Lampost.co): Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Selatan kembali menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada Lamsel 2020. Setidaknya ada 8 ASN yang kini masih dalam proses kajian penangan pelanggaran. 

Hal tersebut diungkapkan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lamsel, Khoirul Anam, saat dihubungi Lampost.co, Rabu, 4 November 2020. Dia mengatakan pihaknya telah meminta keterangan terhadap kedelapan ASN tersebut dan kini dalam proses kajian oleh Bawaslu setempat. 

"Kemarin sudah kami mintai keterangan yang dilakukan oleh delapan ASN itu terkait adanya foto mereka bersama calon incumbent saat merayakan ulang tahun Paslon nomor urut satu," kata dia.

Setelah melalui proses pengkajian, kata Khoirul Anam, pihaknya akan segera putuskan dugaan pelanggaran netralitas tersebut. Jika hasil dari pengumpulan bukti dan keterangan menyatakan adanya dugaan pelanggaran, maka pihaknya akan meneruskan ke KASN. 

"Batas akhir penanganan dan akan diputuskan pada Jumat (6 November 2020). Dari kajian itu akan kami simpulkan apakah perlu diteruskan ke KASN atau tidak. Semua nya ditentukan berdasarkan hasil rapat pleno bersama anggota Bawaslu lainnya," kata dia. 

Khoirul Anam menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah melakukan proses penanganan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 4 kasus yang melibatkan 20 ASN dilingkup Pemkab Lamsel. Dimana, tiga kasus dugaan netralitas terhadap ke Paslon incumbent dan satu kasus terhadap paslon TEC-Antoni Imam. 

"Dua Kasus yang melibatkan enam ASN telah Ditindaklanjuti oleh KASN. Satu kasus melibatkan enam ASN sudah direkomendasikan ke KASN, tapi masih menunggu tindaklanjut dari KASN. Sedangkan, satu kasus yang melibatkan delapan ASN masih dalam proses pengkajian saat ini," kata dia. 

Selain itu, kata Khoirul Anam, pihaknya juga telah memproses penanganan dugaan pelanggaran netralitas anggota PKH, namun masih menunggu tindaklanjut dari Kementrian Sosial. Selanjutnya, tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Adhock dan 9 kasus dugaan pelanggaran administrasi.

"Untuk pelanggaran kode etik dan administrasi ini sudah ada tindaklanjutnya. Sedangkan, dua kasus pelanggaran netralitas ASN dan PKH masih menunggu tindaklanjutnya. Satu kasus lagi masih dalam proses," kata dia. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh ASN di Lamsel supaya dapat menjaga netralitas selama Pilkada Lamsel berlangsung. Sebab, pihaknya tidak akan segan-segan menindak bagi ASN yang tidak netral dalam Pilkada Lamsel ini. 

"Kami minta kepada selurub ASN jaga netralitas dalam Pilkada serentak 2020 ini, termasuk Kepala Desa dan jajarannya. Untuk itu, mari kita jaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung," kata dia

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Lampung Selatan untuk menjaga netralitas di Pilkada Lamsel 2020. Termasuk penggunaan media sosial secara bijak.

"Kami ingatkan kembali kepada ASN supaya bisa menjaga netralitas selama Pilkada Lamsel. ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu calon karena sudah diatur di Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," kata dia, saat menghadiri rapat koordinasi persiapan pengawasan Pilkada bersama stakeholder kecamatan se-Lamsel beberapa waktu yang lalu.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar