#bansos#pkh#beritalampura

77 Desa di Lampura Belum Perbarui DTKS

( kata)
77 Desa di Lampura Belum Perbarui DTKS
Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinsos, Yuni Santoso, di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2020). LAMPUNG POST/YUDHI HARDIYANTO

Kotabumi (Lampost.co): Dinas Sosial Lampung Utara mencatat 77 desa belum melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Lampung Utara, Yuni Santoso, mengatakan permasalahan pendataan bagi warga yang berhak menerima bantuan sosial di Lampung Utara di 2020 ini dari 247 desa/kelurahan yang tersebar di 23 kecamatan tercatat 170 desa/kelurahan yang telah melakukan pembaruan DTSK.

Menurutnya, dampak dari belum diperbaikinya DTSK di desa/kelurahan itu, ditemukan warga yang ekonominya berkemampuan mendapatkan kucuran bansos. Sementara ada warga yang benar-benar tidak mampu, tidak mendapatkan bansos yang mestinya diterima. 

"Di Kemensos, bansos yang disampaikan ke warga yang membutuhkan merujuk dari DTSK. Karenanya, pendataan tersebut menjadi sangat penting dan di Lampura," ujarnya, Kamis, 17 September 2020.

Dia mengatakan untuk verifikasi dan validasi DTSK, menjadi kewenangan desa/kelurahan. Merujuk dari hasil musyawarah desa/kelurahan, hasil DTSK tersebut disampaikan tim verifikasi operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

"Dalam hal ini, karang taruna serta pendamping sosial masyarakat. Data yang dihimpun tersebut diinput operator desa dalam sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG) yang terhubung secara online ke Kemensos," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar