#Pajak#Lampungbarat

66% Kendaraan di Lambar Tak Taat Pajak

( kata)
66% Kendaraan di Lambar Tak Taat Pajak
Kepala Samsat Liwa Desilia/Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co): Kepala UPT Samsat Liwa Desilia mengakui potensi pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor di Lampung Barat (Lambar) cukup tinggi. Namun sekitar 66% di antaranya tidak taat pajak.

Jika keseluruhan bisa dibayarkan, potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Lambar hingga saat ini mampu mencapai 89.637 unit atau Rp60,271 miliar. Sayangnya, dari jumlah itu, yang aktif membayar pajak sebagai kewajibanya hanya 30.605 unit.

"Jika dilihat dari angka itu maka dapat dipastikan wajib pajak kendaraan bermotor yang taat pajak di Lambar hanya 34% dari total kendaraan yang ada," kata Desilia, Kamis, 10 Desember 2020.

Sebanyak 66% atau 59.032 unit kendaraan dengan nilai pajak mencapai Rp 47 miliar tidak mengurus pajaknya. Artinya, potensi loss mencapai Rp47,0 miliar. 

Jika semua kendaraan taat pajak, kata Desilia, maka potensi penambahan pendapatan bagi Pemkab Lambar melalui Dana Bagi Hasil (DBH) PKB dan BBNKB cukup tinggi, yaitu 30%-nya adalah untuk kabupaten.

"Potensi penambahan pendapatan sebesar Rp14,115 miliar dari dana bagi hasil yang bersumber dari PKB dan BBNKB sebesar 30 persen," lanjut dia.

Ia menjelaskan, kendaraan yang menunggak pada umumnya adalah roda dua yaitu sebanyak 56.469 unit atau sebesar 95%. Sementara data tunggakan pajak 5% lainya adalah mobil.

Menyikapi hal itu, lanjut dia, ia berharap adanya dukungan dari Pemkab terkait rencana pengembangan sarana dan prasarana pelayanan guna meningkatkan pelayanan Samsat di wilayah Lambar. 

Adapun yang masih menjadi PR untuk meningkatkan pelayanan itu adalah lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Samling dan sejumlah sarana pendukung lainya.

"Jika melihat potensi sebesar 66 persen angka kendaraan yang tidak diurus pajaknya itu maka ini perlu ada upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan melalui program Samling," kata Desilia

Untuk meningkatkan pelayanan guna mencapai target pendapatan itu perlu adanya sinergi antara Pemkab Lambar dengan Pemprov Lampung. Sinergitas yang dapat dilaksanakan antara Pemprov dengan Pemkab melalui UPTD itu adalah dalam bentuk upaya pembayaran tunggakan pajak kendaraan dinas. 

Menurut Desilia, sebagai gambaran program yang akan dilakukan ke depan adalah dengan melalui kegiatan door to door untuk wilayah Liwa. Rencana ini akan dilaksanakan dengan melibatkan kecamatan dan kepala pekon.

"Direncanakan juga melakukan kerjasama dengan kepolisian melalui Samsat Desa. Samsat Desa ini modelnya yaitu dititipkan di kantor Kepala Desa denga sapras gedung, mibler meja adalah milik desa. Sedangkan perangkat  komputer, printer dan sistem disediakan oleh Bapenda Pemprov," kata dia. 

Untuk personel Polisi dan Bapenda serta Jasaraharja akan ditunjang Bank Lampung untuk pick up service. Namun lokasi pelayanan Samling ini masih akan disurvei dengan mengutamakan daerah yang memiliki potensi kendaraan yang tinggi serta dapat mengcover pekon-pekon di sekitarnya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar