#sertifikattanah#bpn#ptsl#beritalampung

50 Ribu Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Lampung

( kata)
50 Ribu Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Lampung
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat penyerahan sertifikat untuk masyarakat di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin, 9 November 2020. Lampost.co/Zainuddin


Bandar Lampung (Lampost.co): Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan penyerahan 1 juta sertifikat hak atas tanah secara virtual kepada masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia. Untuk di Provinsi Lampung ada 50 ribu sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat.

Khusus di Lampung penyerahan tersebut langsung dilakukan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin, 9 November 2020.

Dalam arahannya Joko Widodo menyampaikan bahwa program penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat dimulai pada 2016 sebanyak 1,1 juta bidang, 2017 sebanyak 5,4 juta bidang, 2018 sebanyak 9,3 juta bidang, 2019 sebanyak 11,2 juta bidang dan 2020 dengan target 10 juta bidang. Presiden menargetkan di 2025, seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia sudah bersertifikat, termasuk tempat-tempat sarana ibadah.

"Sertifikat sangat penting karena sebagai bukti kekuatan hukum, jadi jangan sampai rusak atau hilang. Jika para pemegang sertifikat kekurangan modal, ini bisa dijadikan jaminan ke perbankan untuk meminjam modal dan kalau ingin meminjam ke perbankan saya harap dapat diperhitungkan baik-baik agar bisa dikembalikan pinjamannya dan sertifikatnya tidak hilang," kata Presiden.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pada prinsipnya bahwa sertivikat tanah yang diberikan presiden melalui Kanwil ATR/BPN masing-masing daerah dalam rangka kepastian hak dan kepastian hukum untuk masyarakat. Ia mengatakan di Lampung sedikit ada kekhasan karena tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat dibidang pertanian. Apalagi sebanyak 70% masyarakat di Lampung bekerja disektor pertanian.

"Saya mengingatkan kepada masyarakat yang telah diberikan sertivikatnya untuk dijaga dengan baik," kata Gubernur Arinal.

Kemudian ia mengatakan bila sertivikat tanah tersebut berupa pertanian maka baikya dimanfaatkan dengan baik sebagai lahan pertanian. Namun bila ada peruntukan lain misalnya dilepas untuk dijual maka pembelinya jangan merubah fungsinya dan tetap mempertahankan kegunaan lahan. Karena semangatnya untuk pertanian berkelanjutan.

"Disisi lain saya juga berharap agar masyarakat yang mendapatkan sertivikat agar dijadikan sumber ekonomi yang benar. Bisa dilepas untuk usaha yang menguntungkan. Jangan disalah gunakan untuk beli mobil, motor dan sebagainya," katanya.

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar mengatakan 50 ribu sertifikat tanah pertanian dan bangunan tersebut meliputi 12 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung. Ia mengatakan untuk tanah yang sudah sertifikat sekitar 70% di Lampung dari total 1,4 juta bidang tanah yang ada. Kemudian ia berharap di tahun 2024 untuk tanah yang diluar kawasan hutan semuanya akan disertifikatkan sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

"Hari ini kita bagikan 50 ribu sertifikat bidang tanah. Tahun ini ada 100 ribu bidang, kalau untuk tahun depan target sekitar 200 ribu bidang tanah di Lampung. Masyarakat juga diminta untuk mendaftarkan sertifikat tanahnya, sertifikat yang lama juga tolong dicek agar terdaftar oleh sistem dan tidak terjadi tumpang tindih," katanya.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar