#tahanan#narapidana#asimilasi#beritalampura

44 Napi Rutan Kota Bumi Diasimilasi Bersyarat

( kata)
44 Napi Rutan Kota Bumi Diasimilasi Bersyarat
Rutan Kelas II B Kotabumi baru memulangkan sebanyak 44 narapidana guna mencegah adanya wabah korona di Rutan setempat, Rabu (2/4/2020). Lampost.co/Hari Supriyono

Kotabumi (Lampost co): Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kotabumi, Lampung Utara melakukan asimilasi kepada 44 narapidana untuk dirumahkan secara bersyarat, Kamis, 2 April 2020, sekitar pukul 13.00.

Hal itu dilakukan berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: Pas-497.PK.01.04.04. Tahun 2020.                        

Kepala Rutan Kelas II B Kotabumi Denial Arif didampingi Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Ade Chandra mengatakan narapidana yang dikeluarkan untuk menjalani asimilasi tersebut dilakukan secara bertahap mulai hari ini sebanyak 44 dan selebihnya ada 162 orang akan dipulangkan hingga Selasa, 7 April 2020.

"Hari ini kami akan merumahkan 44 orang yang sudah menyelesaikan asimilasi. Mereka yang akan keluar tentunnya telah memenuhi syarat," kata Denial Arif .

Dia menjelaskan salah satu syaratnya adalah napi yang memiliki hukuman penjara dibawah 5 tahun dan telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya sebelum 31 Desember 2020

Para narapidana pun diantaranya harus berkelakuan baik dan memiliki catatan baik selama menjalani proses hukuman. Kemudian untuk batas waktu pembebasan yang telah ditentukan oleh Kemenkum HAM adalah maksimal sampai 7 April 2020.

Daniel menegaskan bahwa seluruh napi yang mendapatkan asimilasi bukan berarti mereka bebas berkeliaran, tapi mereka harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

"Mereka tetap melakukan wajib lapor setiap satu bulan sekali. Mereka juga tetap dilakukan pengawasan oleh tim dari Balai Pemasyarakatan," tegasnya. 

Dia berharap bagi para napi yang medapat kebijakan menjalani proses asimilasi ini untuk dapat tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan Kemenkumham.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar