#bumdes#beritalamsel#danadesa

40 Persen BUMDes di Lamsel Bermasalah

( kata)
40 Persen BUMDes di Lamsel Bermasalah
Ilustrasi. Foto: Google Images


Kalianda (Lampost.co): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Lampung Selatan banyak yang bermasalah atau mangkrak.

Anggaran BUMDes yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat yang menjadi pendapatan asli desa. Kenyataannya, sebesar 40% pengelolaan BUMDes di Lampung Selatan tidak terealisasi akibat kurangnya pembinaan pemerintah dalam pengelolaan fungsi pengawasan.

"Berdasarkan data dari Dinas PMD Lamsel, banyak BUMDes yang carut marut," kata anggota DPRD Lampung Selatan, Dede Suhendar, saat launching Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, di aula NBR Kalianda, Lampung Selatan, Senin, 3 Februari 2020.

Selain lemahnya pengawasan, kata dia, pembentukan BUMDes tidak melalui kajian sesuai dengan potensi desa sehingga membuat usaha yang dikelola tidak berjalan.

"Harusnya membuat usaha yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Lampung Selatan Bowo Edi Anggoro mengatakan pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2019 lalu dinilai buruk, pasalnya pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan.

"Awal tahun ini saja kami sudah banyak menerima laporan jalan dan jembatan yang rusak padahal baru hitungan bulan," kata dia.

Seketaris Komisi II DPRD Lampung Selatan itu berharap di tahun 2020 pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang menyangkut masyarakat agar dapat lebih serius sehingga perkembangan perekonomian di Lampung Selatan dapat meningkat.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar