#beritalampung#beritabandarlampung#bbm

39 Kasus Penyelewengan Solar Subsidi Diungkap di 2022

( kata)
39 Kasus Penyelewengan Solar Subsidi Diungkap di 2022
Ilustrasi. Foto: Dok/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co): Sepajang 2022, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) dan jajaran Polda Lampung mengungkapkan 39 kasus tindak pidana penyelewengan dan penimbunanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad melalui Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Lampung, AKBP Rahmad Hidayat menjelaskan, sebanyak 39 penyelewengan dan penimbunanan BBM solar subsidi telah dilakukan penindakan Polda Lampung dan jajaran.

"Dari 39 penyimpangan BBM solar subsidi, sebanyak 51 orang telah ditetapkan tersangka dan 23 tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan," ujarnya, Kamis, 5 Januari 2023.

Dayat mengatakan, selain itu pihaknya juga mengamankan barang bukti ribuan solar subsidi dan uang tunai serta puluhan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM dari para tersangka.

"Barang bukti yang kami amankan solar subsidi 106.650 liter dan uang tunai Rp31.972.000, serta 39 unit kendaraan," ujarnya.

Ia mengatakan kasus penyelewengan BBM subsidi Ditreskrimsus Polda Lampung paling banyak mengungkap sepanjang tahun 2022 yakni sebanyak 8 kasus dari 41 tersangka, 12 unit kendaraan dan uang tunai Rp13 juta.

"Sedangkan untuk BBM solar subsidi yang diamankan sebanyak 78.266 liter dan tiga tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya masih melakukan penyelidikan," kata dia.

"Yang sedang tangani di SPBU Natar masih dalam tahap penyelidikan karena kami akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi ahli dari akademisi dan Pertamina," sambungnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi. Ia pun meminta warga yang melihat adanya aktivitas penyelewengan BBM subsidi segera melaporkan ke Polsek terdekat.

"Pasal yang disangkakan bagi pelaku yakni Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Dimana Pasal 55 yang menyalagunakan BBM subsidi dipidana penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar," pungkasnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar